oleh

Komisi III DPR: Segera Usut Dugaan Pemalsuan Label SNI

Jakarta – Lambatnya proses hukum di Polda Metro Jaya, terkait dugaan tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar triliunan rupiah, menuai sorotan dari anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil.

Pasalnya penyidikan kasus pemalsuan label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp2,7 Triliun, seolah dianggap sepele oleh Polda Metro Jaya, lantaran penuntasannya juga tidak transparan.

Muhammad Nasir Djamil menegaskan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang jelas terdapat potensi kerugian negara harus diusut oleh aparat hukum, apalagi jika nilainya sangat besar.

“Dugaan tipikor Rp2,7 triliun bukan angka yang kecil,” ujar Nasir kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pihak kepolisian agar segera melanjutkan proses hukum, sehingga mendapat kepercayaan masyarakat.

“Meminta agar kasus dipercepat untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum,” ujar Nasir.

Sebelumnya Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, S.H., LL.M mengkritik kasus yang mandeg ini.

Menurut Poengky pihak pelapor mengadukan masalah itu ke Irwasda dan Propam. “Pelapor kasus dugaan pemalsuan dapat melaporkan kepada Irwasda dan Propam selaku pengawas internal Polri, untuk melihat apakah ada yang dilanggar oleh penyidik,” ujar Poengky kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/7/2020)

Poengky mengungkapkan, pentingnya penyidik bersikap profesional. “Terhadap semua kasus pidana yang dilaporkan, diharapkan penyidik profesional dalam menangani. Jika diduga penyidik tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya, maka Pengawas Penyidikan (Wassidik) bertanggungjawab memeriksa hasil penyidikan perkara dan memberikan arahan-arahan kepada penyidik,” tuturnya.

Selain itu Poengky menambahkan, para Penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Penyidikan Tindak Pidana.

“Penyidik berpedoman pada Perkap tentang Penyidikan Tindak Pidana,” pungkas Poengky.

Komentar

Loading...