oleh

Komisi III DPR Tegaskan, Pengembalian Hak Nasabah Jiwasraya Penting

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta Kejaksaan melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk memberikan perhatian khusus dalam pengembalian hak-hak nasabah Jiwasraya yang telah dirugikan atas penyelewangan dana yang ada di perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Menurutnya, pengembalian hak nasabah Jiwasraya menjadi sangat penting karena menyangkut dengan perbaikan sistem keuangan negara. “Ini penting untuk memikirkan pengembalian hak nasabah karena ini menyangkut juga kepercayaan terhadap sistem keuangan di negeri ini,” kata Taufik, saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Jampidsus, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Politikus Partai NasDem ini berpendapat, kalau misalnya nasabah tidak mendapatkan jaminan pengembalian hak, maka sistem keuangan akan semakin buruk. Kejaksaan perlu mencari cara agar pengembalian hak nasabah bisa dilakukan.

“Kalau misalnya nasabah tidak mendapatkan jaminan, bahwa hak-hak mereka bisa dikembalikan, sistem keuangan kita menjadi runtuh kepercayaanya. Jadi menurut saya meskipun ini mungkin tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan tapi patut dipikirkan untuk mencari jalan,” jelas Taufik.

Untuk mencari solusi untuk pengembalian hak nasabah tersebut, Taufik menyarankan agar Kejaksaan melakukan komunikasi dengan pihak terkait untuk mengurus hak-hak nasabah. Dia menaruh harapan besar pada Kejaksaan karena institusi ini memiliki kewenangan yang cukup dan mengetahui peta permasalahan kasus Jiwasraya.

“Saya juga berharap pihak Kejaksaan bisa berkomunikasi dengan pihak terkait di pemerintah dalam hal mengurus hak-hak nasabah ini. Kejaksaan menjadi pihak yang paling penting karena, Kejaksaan yang paling mengetahui peta seluruh permasalahan kasus Jiwasraya. Pihak Kementerian BUMN dan lain pasti punya keterbatasan-keterbatasan,” ungkap Taufik.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan juga mengharapkan para nasabah Jiwasraya diselamatkan haknya, terlebih lagi yang di bawah Rp10 miliar. Dia juga mempertanyakan target penuntasan proses hukum tersebut, hendaknya Jampidsus punya target yang terukur, sehingga ada kepastian hukum.

“Nasabah-nasabah yang Rp10 miliar ke bawah diprioritaskan didahulukan penyelesaiannya. Pastilah itu termasuk kategorinya UKM, jadi itu harus menjadi perhatian pihak Jampidsus. Jangan sampai kita melakukan penegakan hukum yang tidak berkeadilan,” imbuh Trimedya.

Komentar

Loading...