oleh

Pansus Papua DPD RI dan Kemendagri Sepakat Dana Otsus Dilanjutkan

Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Papua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) sepakat tentang pentingnya keberlanjutan dana otonomi khusus (Otsus) dengan evaluasi menyeluruh.

“Ada perbaikan dari sisi regulasi, dan tata kelola penyalurannya hingga dampak dan manfaatnya,” kata Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma, dalam rapat kerja Pansus Papua DPD RI melalui virtual meeting dengan Kemendagri hari ini (1/7/2020).

Selain itu lanjutnya, Pansus Papua DPD RI dan Kemendagri RI sepakat untuk mendorong revisi terbatas pengelolaan dana Otsus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus serta mengevaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UU tentang Otsus, dilakukan secara paralel setelah revisi terbatas selesai dilakukan.

Menurut Filep, implikasi masalah Otsus yang terlihat antara lain pemerataan pembangunan belum tercapai, pelayanan publik belum membaik, pemanfaatan Dana Otsus tidak tepat sasaran, belum terbitnya sejumlah regulasi di tingkat daerah sebagai payung hukum pelaksanaannya. “Tingkat kemiskinan masih tinggi, bagaimana dinamika Otsus dan bagaimana kelanjutan dana Otsus setelah tahun 2021, maka harus dicarikan solusinya seperti apa,” ujarnya.

Wakil Ketua II Pansus Papua DPD RI, Lily Amelia Salurapa, menyatakan dana Otsus selama ini tidak menyentuh beberapa distrik, dan tidak ada laporan dana Otsus yang lengkap dan detail. “Ke depan perlu upaya yang dilakukan supaya bisa tertib administrasi,” pintanya.

Senada dengan hal tersebut, anggota Pansus Papua DPD RI, Djafar Alkatiri menyerukan perlunya reward atau punishment laporan pertanggungjawaban dana Otsus.

Pada kesempatan yang sama Anggota Pansus Papua DPD RI, Eni Sumarni, mempertanyakan apa saja pendampingan kepada Pemda dan masyarakat Papua selama ini. Ia menilai yang terjadi selama ini kepala suku di Papua merasa tidak dilibatkan.

Anggota Pansus Papua DPD RI, Herlina Murib mengungkapkan permasalahan yang sama dimana Otsus belum maksimal. “Hasil temuan di grassroot Otsus belum maksimal. Perlu pertemuan antara pemerintah dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan pihak terkait untuk merumuskan hal ini,” usulnya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik menyatakan kebijakan Otsus tetap berjalan sepanjang tidak ditetapkan UU atau PERPPU yang membatalkan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. “Dana Otsus hanya merupakan salah satu instrumen dari kebijakan Otsus. Pada tahun 2021 bukan kebijakan Otsus yang berakhir, melainkan dana Otsus yang besarannya setara 2 persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) Nasional,” paparnya.

Lebih lanjut ia menerangkan desain Otsus tergantung eksekusi aktor-aktor di daerah. ”Pemerintah Pusat siap memfasilitasi Pemda untuk berkreasi sesuai amanat Undang-Undang. Ini tidak hanya persoalan uang, tetapi juga regulasi. Bagaimana aktor kepala daerah bisa melaksanakan amanat UU dalam bentuk regulasi,” jelasnya.

Menurut Dirjen Otda, Perdasus 70 persen untuk kepentingan daerah. “Bagaimana ini ditindaklanjuti oleh Pemda dan DPRD, di sini ada persoalan di sisi implementasi. Bagi kami ini yang perlu dievaluasi. Kami hanya memberikan saran dan rekomendasi. Kalau grand desain, kami sudah siapkan semua”, terang Akmal.

Kemendagri juga menyambut baik sinergi dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait Otonomi Khusus. “Kami membutuhkan DPD RI untuk komunikasi yang intens di daerah,” pungkasnya.

Komentar

Loading...