oleh

Paripurna DPD RI Masih Menyoal Perppu Pilkada

Jakarta – Wakil Ketua Komite I DPD RI Abdul Kholik menyatakan masih ada kendala dan masalah dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Karena itu, Komite I berinisiatif untuk menyempurnakan regulasi Pilkada dengan cara menyusun RUU Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Hal tersebut diungkap Kholik dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang IV Tahun 2019-2020, mengesahkan keputusan DPD RI terkait RUU Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, serta mengesahkan keputusan atas beberapa pengawasan DPD RI.

“Penyempurnaan RUU tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi substansial yang bisa menyejahterakan masyarakat dan tentunya untuk menghasilkan kepala daerah yang terbaik, kompeten dan berintegritas. Sesuai dengan amanat Tata Tertib DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 189, maka Komite I meminta Sidang Paripurna hari ini untuk mengesahkan RUU dimaksud menjadi Keputusan DPD RI,” kata Kholik, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7).

Menyikapi laporan yang disampaikan Komite I DPD RI, dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin, dan Wakil Ketua III DPD RI Sultan B. Najamudin, RUU Perubahan Keempat UU 1/2015 tersebut disahkan menjadi sebuah keputusan DPD RI.

“Setelah kita bersama mendengarkan laporan Pimpinan Komite I DPD RI kita dapat menyetujui RUU tersebut menjadi UU,” kata Wakil Ketua II DPD Mahyudin.

Sidang paripurna kali ini juga telah menyetujui pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, berkenaan dengan penyelenggaraan evaluasi pendidikan dan implikasinya.

Ketua Komite III DPD RI Bambang Sutrisno berpandangan dalam membangun pendidikan di Indonesia, masih terdapat banyak tantangan yang menuntut pembenahan secara berkelanjutan. Apalagi saat ini Indonesia berada di urutan 111 dari 189 negara dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia 2019 yang dikeluarkan PBB.

Pembenahan sistem pendidikan nasional di Indonesia menurut Bambang, dapat dilakukan melalui evaluasi belajar seperti pasal 58 UU Nomor 20 tahun 2003 serta pembenahan kompetensi guru dan fasilitas belajar di sekolah-sekolah.

“Saya berharap Pimpinan dan seluruh Anggota DPD RI dapat memutuskan dan mengesahkan pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 dan implikasinya sebagai produk DPD RI untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR RI,” kata Senator asal Jawa Tengah itu.

Terkait pembahasan RUU Cipta Kerja, Mahyudin menjelaskan Panmus memutuskan untuk lebih mengoptimalkan kontribusi DPD RI dalam pembahasan RUU dimaksud. Hal itu dianggap perlu kesiapan dan kesediaan waktu serta komitmen yang tinggi untuk mengikuti setiap tahapan pembahasan.

“Untuk itu dipandang perlu penugasan khusus Pimpinan kepada Komite dan PPUU untuk menunjuk perwakilan Anggota yang akan mengikuti pembahasan tersebut. Sesuai hasil keputusan yang lalu PPUU tetap sebagai leading sector,” kata Mahyudin.

Komentar