oleh

Rakor Tripartit, DPD RI: Jangan Reduksi Pilihan Politik Hukum Masing-masing Lembaga

Jakarta – Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Alirman Sori mengatakan new normal jangan cuma dimaknai sebagai bentuk sikap dan perilaku berkehidupan dan bermasyarakat yang baru. New normal menurut Senator Indonesia asal Provinsi Sumatera Barat itu, harus pula menjadi sesuatu yang baru dalam menjalankan tugas konstitusional dalam berbangsa dan bernegara, sehingga menjadi paradigma baru untuk membenahi reproduksi kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan.

Hal tersebut disampaikan Alirman dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tripartit antara Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, PPUU DPD RI dan Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, membahas evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2020, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

“DPD RI mendorong kesepakatan bersama dalam forum tripartit ini untuk mengelaborasi proses dan tahapan penyusunan undang-undang tanpa mereduksi kewenangan dan kemandirian pilihan politik hukum masing-masing lembaga. Pembahasan rancangan undang-undang sebaiknya tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” kata Alirman.

Lebih lanjut, mantan Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan itu mengingatkan komitmen masing-masing lembaga dalam mengupayakan penyusunan undang-undang sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang ada. DPD RI menurutnya, berkeyakinan bahwa upaya untuk memenuhi Prolegnas Prioritas Tahun 2020 akan tetap dilakukan, tetapi ada hal penting yang berkaitan dengan kondisi kekinian yang tidak memungkinkan untuk mencapai kesemuanya.

“Oleh karena itu, DPD RI mendorong rasionalisasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan mengarusutamakan kebutuhan hukum di masyarakat,” imbuh Alirman.

Terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), DPD RI berpandangan bahwa Pancasila itu utuh dalam kesatuan kelima silanya, tidak terpecah-pecah, mempunyai tingkat kecairan dan elastisitas yang mengikuti dinamika di zamannya, dan tafsirnya bukanlah milik otoritas kelembagaan tertentu, sehingga cakupan keluasan dan kesemestaan Pancasila tidak tereduksi secara positivistik.

Ditegaskannya, RUU HIP adalah muatan materi yang kadarnya melebihi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Karenanya, Alirman mengatakan bahwa haluan ideologi tidak tepat untuk menjadi titik maupun garis haluan, tetapi sangat pantas menjadi ruang kesemestaan Indonesia, yang mampu mewadahi dan mengakomodir keberagaman kompleksitas Indonesia.

“Oleh karena itu, DPD menyarankan supaya Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila dipertimbangkan kembali untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020,” sarannya.

Meskipun evaluasi Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020 dilakukan dengan melihat kondisi saat ini yang membuat DPD RI serta lembaga-lembaga lainnya yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan segala sesuatunya secara normal, DPD RI berharap agar pemenuhan hukum masyarakat tetap terselenggara tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitasnya.

Komentar

Loading...