oleh

Reshuffle Kabinet, Hasan Basri: Saatnya Presiden Ambil Menteri dari DPD

Jakarta – Pimpinan Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hasan Basri, SE. MH, mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif seorang Kepala Negara. Namun, dia juga menilai wajar isu reshuffle kabinet mencuat di setiap era kepemimpinan nasional. Apalagi saat ini tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah sangat rendah yang dipicu oleh tarik ulur kepentingan, utamanya dalam kebijakan Pemerintah menangani pandemi covid-19 dan menghadapi New Normal sehingga menjadi salah satu penyebab menurunnya kinerja beberapa kementerian.

“Jika melihat dinamika politik yang terjadi, kemudian, lambannya kinerja beberapa menteri selaku pembantu Presiden Joko Widodo, sangat mungkin dilakukan reshuffle dalam rangka penyegaran kementerian sekaligus menjawab kegelisahan publik terhadap berbagai kebijakan yang tidak pro-rakyat,” kata Hasan, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Namun yang jadi perhatian publik menurut Senator asal Kalimantan Utara itu, jangan sampai isu reshuffle ini menjadi tarik menarik kepentingan berbagai pihak terutama partai koalisi pendukung sehingga menyandera Presiden untuk me-reshuffle kabinetnya. “Berikan ruang sebebas-bebasnya kepada Presiden untuk mengevaluasi para menterinya, jangan ada pihak yang menekan dan mengintervensi sehingga menyandera Presiden,” tegasnya.

Dalam rangka memberi keseimbangan, khususnya keterwakilan Daerah lanjut Hasan Basri, sudah waktunya Presiden memberikan porsi menteri itu kepada perwakilan lembaga DPD RI. “Presiden tinggal tunjuk, siapa yang paling pas diposisikan sebagai pembantu Presiden dari kalangan DPD, sehingga ada keterwakilan Daerah di Pemerintahan,” sarannya.

Menurut Hasan, hal ini bisa saja dilakukan, karena sebelumnya juga pernah terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana pengelolaan beberapa Kementerian diberikan kepada perwakilan DPD RI sebagai representasi Daerah.

“Sudah bukan rahasia lagi, memasuki bulan ke delapan, hasil banyak survey bahwa Kabinet Kerja Jokowi menunjukkan ketidakpuasan publik. Jadi kami mendorong juga kepada Bapak Presiden untuk bisa mengevaluasi menteri yang terindikasi rapor merah itu,” pungkas Hasan Basri.

Komentar

Loading...