oleh

Usai RDP dengan Sejumlah Kepala Daerah, Komite I DPD RI: Penundaan Pilkada Pilihan Rasional

Jakarta – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sangat menyayangkan keputusan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 nanti. Alasannya, Pilkada akan berlangsung dan situasi dan kondisi dimana daerah sedang mengalami kondisi pandemi covid-19.

Demikian dikatakan Ridwan Kamil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I DPD RI dengan sejumlah Kepala Daerah, pimpinan lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dipimpin Ketua Komite I DPD RI Agusin Teras Narang, didampingi dua Wakil Ketua Komite I yaitu Abdul Khalik dan Fachrul Razi, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

“Kita sangat menyayangkan keputusan pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2020, mengingat situasi dan kondisi daerah sedang mengalami kondisi Pandemi,” kata Ridwan.

Meski demikian, Jawa Barat tetap berusaha dengan maksimal agar pelaksanaan Pilkada pada Desember 2020 tetap berjalan aman dan lancar dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan melakukan tes rutin bagi penyelenggara Pilkada serta merelokasikan sejumlah anggaran penanganan Covid19 untuk membantu kelancaran Pilkada Serentak Desember 2020.

Sedangkan Wali Kota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo menyatakan bahwa anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2020 dapat mengurangi optimalisasi anggaran Daerah untuk penanganan Covid19.

Hadi berpandangan, bahwa penundaan Pilkada Serentak pada tahun depan (2021) akan lebih memudahkan Daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi pelaksanaan Pilkada Serentak.

“Saat ini, Pemerintah Kota Surakarta fokus pada penanganan Covid19, menjaga masyarakat untuk tetap sehat sehingga mampu menjalankan aktifitas perekonomian dengan baik. Dengan adanya pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2020, dikhawatirkan penanganan kesehatan serta keselamatan masyarakat kurang optimal,” ujarnya.

Sementara Amilah Sri Nurhayati dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu mengembangkan berbagai upaya termasuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi penyelenggaraan Pilkada dalam keadaan bencana, mempertimbangkan pengembangan metode lain dalam menyelenggarakan Pilkada saat Pandemi. Amilah menyarankan, seperti menggunakan e-voting, melalui pos, dan sebagainya.

“Bawaslu, diharapkan melakukan pengawasan yang lebih masif dimasa Pandemi, mengembangkan pengawasan selama pandemi, dan mengantisipasi modus pelanggaran kampanye selama Pandemi. Kepada Pemilih diminta untuk tidak melakukan kerumunan, mentaati protokol kesehatan,” ujarnya.

Di RDP, Titi Anggraini dari Perludem menegaskan, penundaan Pilkada ke tahun 2021, bukan berarti bahwa menolak adanya demokrasi langsung, akan tetapi lebih mempertimbangkan aspek kualitas dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat di saat Pandemi Covid19.

Berbagai survei, seperti Kompas dan LIPI ujarnya, juga menunujukkan bahwa responden lebih memilih menunda Pilkada tahun depan dan lebih memilih keselamatan daripada pelaksanaan Pilkada. Sebagai contoh, pelaksanaan tahapan Pilkada berupa coklit dilakukan hanya dengan payung hukum Surat Edaran, sementara PKPU masih belum diterbitkan, ini menandakan belum siapnya pelaksanaan Pilkada pada Desember 2020.

“Perludem mengapresiasi keputusan Komite I DPD RI untuk menunda Pilkada Serentak tahun depan dan meminta Komite I untuk mendorong Pemerintah dan DPR RI meninjau kembali keputusan pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2020,” pungkasnya.

Menyikapi hal tersebut di atas, Komite I DPD RI akan mendiskusikan sejumlah langkah-langkah alternatif untuk mendukung pernyataan penundaan Pilkada Serentak Desember 2020.

“Setelah mendengar penjelasan dari Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Surakarta, LIPI, dan Perludem, Komite I tetap berpandangan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2020 bukanlah bersifat final (harga mati),” tegas Teras Narang.

Dia tambahkan, dengan pertimbangan dan catatan mulai dari kesiapan regulasi, penyelenggaraan, tahapan, anggaran, kondisi daerah yang sedang fokus pada pengendalian Covid19, dan yang paling utama adalah keselamatan serta kesehatan masyarakat. “Maka pilihan pelaksanaan Pilkada tahun 2021 menjadi pilihan yang tepat rasional saat ini,” imbuhnya.

Komentar

Loading...