oleh

Baleg DPR: Libatkan Pemda Mendefinisikan Kawasan Strategis

Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan pemerintah daerah (Pemda) harus dilibatkan dalam mendefinisikan kawasan strategis. Menurutnya, keterlibatan Pemda menjadi penting agar tidak terjadi tumpang-tindih definisi dan dapat dicapai kesepahaman antara Pemerintah Pusat dengan Pemda.

Hal tersebut disampaikan Firman dalam Rapat Panja RUU Cipta Kerja (Ciptaker) Baleg DPR RI dengan perwakilan pemerintah diantaranya Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian dan DPD RI, di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2020).

“Ketika kita bicara tentang definisi kawasan strategis, maka keterlibatan itu harus ada hulu-hilirnya. Tentunya, keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting. Tujuannya, agar jangan sampai nanti posisi-posisi yang telah ditetapkan pemerintah pusat ternyata di daerah faktanya lain,” ujar Firman.

Politikus Partai Golkar itu mengingatkan, penetapan definisi kawasan strategis harus berkaca dari UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang juga akan diharmonisasi dalam RUU Cipta Kerja. Yang mana terdapat 3,5 juta hektar yang saat ini terjadi overlapping.

“Di sana ternyata sudah ada penduduk, di sana sudah ada izin pembangunan setengah jalan, kemudian tiba-tiba muncul UU Nomor 41, mengklaim itu kawasan hutan. Kebijakan inilah yang juga akan diharmonisasi di RUU Cipta Kerja ini. Berkaca dari itulah, keterlibatan daerah dalam definisi kawasan strategis akan semakin paripurna dalam RUU Ciptaker ini,” pungkas Firman.

Komentar

Loading...