oleh

Politikus PAN: Tak Usah Ada Intervensi Politik di Proses Rekrutmen Koordinator PKH

Jakarta – Proses rekrumen pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus dilakukan secara adil, terbuka, dan bebas dari kepentingan politik. Sebab, kata Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay,
program PKH di bawah Kemensos itu adalah program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, sangat tidak bijak jika dimasuki oleh kepentingan politik temporal.

“Pendamping PKH itu sangat strategis. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini sering dipergunakan sebagai alat. Alat untuk merekrut para pemilih,” kata Saleh, Rabu (5/8/2020), menyikapi beredarnya perintah dari salah satu partai politik agar kadernya ikut seleksi Koordinator PKH Kemensos.

Ditegaskannya, yang didampingi itu kan masyarakat tidak mampu. Kalau dikasih bantuan bulanan melalui dana APBN, pastilah mereka akan patuh pada para pendamping. “Jika pendamping mengarahkan untuk memilih satu partai tertentu, tentu itu bisa saja dilakukan,” ujar dia.

Dalam konteks ini, Plh. Ketua Fraksi PAN DPR ini berharap seleksi pendamping PKH dilakukan secara terbuka. Semestinya, tidak boleh ada kader partai politik yang mendaftar. Sebab, anggaran yang dipakai adalah anggaran APBN.

“Masalahnya, ini menterinya kan dari partai politik. Bagaimana kita mau tahu bahwa seleksinya itu fair? Ini yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Lagi pula, kan tidak etis juga kalau semua partai politik yang lolos ke parlemen meminta jatah pendamping PKH. Kalau etis, ya pendamping itu juga dibagi secara proporsional. Tergantung berapa persen suara dan jumlah kursi hasil pemilu,” usulnya.

Wakil Ketua MKD itu menambahkan, pemenang pemilu itu tidak hanya yang suaranya paling banyak. Pemenang pemilu bisa juga diartikan yang lolos Ambang Batas Parlemen. “Jadi, yang lolos ambang batas Parlemen, mestinya berhak juga dapat jatah pendamping PKH. Itu kalau mau dan rela PKH dimasuki nuansa politik. Kalau tidak, ya tidak usah ada intervensi dari politik. Biarkan saja seperti yang sudah jalan selama ini. Partai politik tinggal mengawasi pelaksanaannya,” imbuh anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara II itu.

Komentar

Loading...