Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Nurul Arifin mengakui bahwa program digitalisasi urgen dan sudah berlangsung cukup lama. Saat ini menurutnya, menjadi satu momentum switch off dari TV analog ke digital, karena memang desakannya sudah cukup kuat.
Meski demikian, politikus Partai Golkar itu meminta agar Pemerintah realistis dalam melaksanakan digitalisasi TV, karena masih banyak masyarakat yang menggunakan TV analog.
“Kita juga harus realistis bahwa di masyarakat masih banyak yang menggunakan TV analog atau TV tabung. Disebutkan jumlahnya ada sekitar 6,6 juta kepala keluarga,” ujar Nurul, di sela-sela Rapat Baleg DPR, membahas digitalisasi TV pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2020).
Karena itu, Nurul menyarankan Pemerintah untuk bersikap adil, karena tidak semua orang bisa membeli TV baru. Kendati kemudian ada kesepakatan untuk masyarakat pengguna TV tabung itu akan digunakan set of box-nya secara gratis. “Itu akan kami kawal dan ini sebenarnya tantangan untuk Pemerintah, karena yang saya tahu, belum semua tempat itu siap dengan digitalisasi. Nah ini kembali tantangannya kepada Pemerintah,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPR itu berekad akan terus mengawal dan mengawasi Pemerintah terkait hal tersebut agar tidak menguntungkan satu kelompok ataupun segelintir orang. Meski demikian hal ini merupakan cerminan dari kemajuan teknologi yang tak bisa dihindari. “Ini kan kemajuan teknologi, kita tidak bisa menghindar,” ungkapnya.
Terakhir, Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat I itu mengingatkan bahwa pekerjaan rumah Pemerintah tentang hal ini masih tidak meratanya frekuensi jaringan di daerah. “Ada juga daerah yang memang secara frekuensi belum siap infrastrukturnya. Nah, ini makanya harus dikawal terus. Kita sudah oke digitalisasi, tapi Pemerintah juga harus menyelesaikan pekerjaan rumah untuk daerah yang belum siap itu,” pungkasnya.
Komentar