oleh

Guspardi Gaus: Sepanjang Sejarah Indonesia, Penggulingan Inkonstitusional itu Tidak Pernah Ada

Jakarta – Adanya khabar yang mengatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo akan digembosi oleh menterinya sendiri yang santer beredar di media massa mendapatkan reaksi dari dari berbagai kalangan. Satu diantaranya adalah anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus.

“Kecil kemungkinan bagi orang di lingkaran Istana untuk melakukan upaya menggembosi pemerintahan Presiden Joko Widodo,” kata Guspardi, Minggu (13/9/2020), menyikapi pernyataan yang disanpaikan politikus Partau Gerindra Arief Poyuono

Dijelaskannya, untuk masuk ke Istana itu tidak gampangan dan susah, apalagi berada di dalam untuk menggembosi.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, Indonesia merupakan negara hukum dan bisa dipastikan melakukan sesuatu harus berdasarkan hukum. Dalam catatannya, belum ada sejarahnya pemimpin Indonesia digembosi secara inkonstitusional dari dalam lingkaran.

“Tidak adalah kita, sepanjang sejarah kita terjadinya kudeta ataupun penggulingan yang dilakukan secara tidak konstitusional,” tegasnya.

Semenjak Indonesia merdeka belum pernah ada kudeta dari instansi TNI untuk menggulingkan presiden, berbeda dengan yang ada di Filipina. “Ini sejarah ya, tidak ada kudeta yang dilakukan oleh TNI, semenjak kita merdeka ini kan enggak pernah. Beda sama Filipina sebentar terjadi kudeta. Dari pengalaman itu sulit rasanya ada orang atau upaya-upaya yang dilakukan menggulingkan Jokowi secara inkonstitusional,” ujarnya.

Sementara yang terjadi tahun 1998, menurutnya, bukanlah menggulingkan Soeharto secara inkonstitusional. Namun, Soeharto mengundurkan diri lantaran ada chaos di tengah masyarakat yang membuat Indonesia mengalami krisis moneter.

“Kalau Pak Harto kan mengundurkan diri, Bung Karno kan Supersemar. Tahun 98 dalam suasana Krismon reformasi tetap saja dilakukan secara elegan dilakukan secara konstitusional. Diminta kepada Pak Harto akhirnya para tokoh minta untuk mundur, nah itu,” ungkap Guspardi.

Sehingga, berdasarkan pengalaman sejarah Indonesia melakukan penggulingan/kudeta atau penggembosan terhadap suatu pemerintahan harus secara konstitusional. “Jadi dari pengalaman itu berkaca dan melihat referensi dan pengalaman sejarah agaknya kalau ada orang mengatakan ada isu semacam itu menurut saya itu sesuatu yang tidak benar dan sangat kecil kemungkinannya terjadi,” pungkasnya.

Komentar

Loading...