oleh

Pemprov DKI dan Pusat Belum Koordinasi, Saleh: Masyarakat Bingung, Mau ikut Siapa, Pemerintah Pusat atau DKI?

Jakarta – Pelaksana Harian Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai koordinasi antara Pemerintah Pusat dan DKI harus ditingkatkan. Sebab, DKI Jakarta adalah Pusat Pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi serta episentrum roda ekonomi nasional. Karena itu menurut Saleh, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat.

“Awalnya, saya menduga bahwa kebijakan pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,red) itu sudah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat. Makanya, saya mengapresiasi dan meminta agar tingkat kedisiplinan ditegakkan lebih tegas,” kata Saleh, Minggu (13/9/2020).

Belakangan lanjutnya, Presiden Jokowi malah menafsirkan PSBB itu diberlakukan pada skala RT/RW. “Bahkan, pak Airlangga (Menko Petekonomian Airlangga Hartarto,red) menganggap bahwa penerapan kebijakan PSBB itu sebagai kebijakan mendadak. Implikasi pada kehidupan ekonomi akan besar. Ini berarti, belum ada koordinasi dan konsultasi ketika kebijakan itu diambil,” tegasnya.

Anggota Komusi IX DPR ini berharap agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan atas kajian yang matang. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus rutin dan reguler dilakukan. Dengan begitu, hasil dan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan dapat kelihatan hasilnya secara jelas.

“Pak Anies itu dinilai pekerja yang baik. Tetapi, menurut saya, masih tetap perlu konsultasi dengan Pemerintah Pusat. Setidaknya, konsultasi dan koordinasi dengan komite penanganan covid-19 beserta seluruh jajarannya. Kalau begini, masyarakat akan bingung sendiri. Mau ikut siapa? Pemerintah Pusat atau DKI?,” tanya Saleh.

 

Komentar

Loading...