oleh

Percepat Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah, Komite I DPD dan Menteri ATR/BPN Bentuk Tim Kerja

Jakarta – Komite I DPD RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) sepakat membentuk Tim Kerja Sama untuk percepatan penyelesaian konflik pertanahan di daerah.

Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Kerja secara virtual Komite I DPD RI dengan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil, dipimpin Ketua Komite I Fachrul Razi, didampingi dua Wakil Ketua Komite I yaitu Abdul Khalik dan Fernando Sinaga, Rabu (23/9/2020).

“Penyelesaian konflik pertanahan dan percepatan reforma agraria merupakan program prioritas Pemerintahan sekarang ini. Akan tetapi konflik pertanahan dan reforma agraria khususnya di daerah tidak berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Karena itu, perlu Tim Kerja Sama antara Komite I dan Kementerian ATR/BPN,” kata Fachrul.

Ditegaskannya, berbagai konflik pertanahan masih berlangsung dan tidak terselesaikan sampai saat ini seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, Aceh, sampai dengan Papua Barat. Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), juga tidak pernah sesuai harapan, masyarakat yang sudah mendapatkan sertifikat tanah, malahan menjual kembali tanahnya tersebut tanpa dapat dicegah oleh Pemerintah.

“Sebagai representasi daerah, Komite I sangat berkepentingan untuk mencarikan solusi menyelesaikan berbagai persoalan konflik pertanahan dan agraria yang terjadi di Daerah. Aspirasi daerah yang masuk ke DPD RI seperti itu,” tegasnya.

Senator asal Provinsi Aceh itu mengingatkan tanah dan kekayaan alam daerah merupakan bagian dari kekayaan nasional yang wajib dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di daerah. Namun dalam praktiknya pengelolaan tanah dan kekayaan alam daerah telah menimbulkan ketimpangan struktur atas kepemilikan dan penguasaan, serta pemanfaatannya sehingga memicu konflik norma (conflict of norms), konflik kepentingan (conflict of interests), konflik ekonomi (economical conflict) dan penurunan kualitas lingkungan.

“Oleh karena itu pengelolaan pertanahan yang adil, berkepastian dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Daerah sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Selain membentuk Tim Kerja, Raker juga sepakat untuk bersinergi dalam penanganan legalisasi aset, redistribusi tanah, dan permasalahan, konflik, dan sengketa pertanahan di daerah.

Bersamaan, Komite I DPD RI mendukung dan mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan kebijakan “one map policy” pertanahan dan melakukan penataan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.

Terakhir, Komite I DPD RI mendorong dan akan berkomunikasi secara strategis dengan Kementerian ATR/BPR untuk lebih mengoptimalkan penanganan dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang terjadi di beberapa daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memperhatikan tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat.

Raker juga diikuti oleh sejumlah anggota Komite I DPD RI antara lain Agustin Teras Narang, Instiawaty Ayus, Muh. Syukur, Filep Wamafma, Amang Syafrudin, Leonardy Harmainy, Maria Goreti, Abdurahman Thoha, GKR Hemas, Richard Hamonangan, Hudarni Rani, Badikenita Sitepu, Dewa Putu Ardika, Almalik Papabari, Husain Alting, dan Abdurrahman Bahasyim.

Komentar

Loading...