oleh

Ke Nganjuk, Ketua DPD RI Pantau Implementasi Perpres 80 Tahun 2019

Nganjuk – Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Jawa Timur AA La Nyalla Mahmud Mattalitti memantau langsung implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan di Jawa Timur, di mana di dalamnya termasuk percepatan pembangunan ekonomi kawasan Selingkar Wilis dan lintas selatan.

“Saya sengaja datang ke Nganjuk dan bertemu Bupati Novi Rahman Hidayat untuk mendengar dan mengetahui secara langsung progres pengembangan percepatan pembangunan Kabupaten Nganjuk yang masuk dalam Perpres 80 tahun 2019. Sampai di mana, dan apa hambatannya,” ujar Ketua DPD RI La Nyalla Selasa (13/10/2020).

Karena, lanjut La Nyalla, dengan reses inilah pihaknya dapat melihat dan mendengar langsung persoalan-persoalan di daerah, untuk kemudian sesuai fungsi perwakilan Senator, akan menyampaikan persoalan-persoalan tersebut ke pemerintah pusat agar mendapat atensi.

“Kami di DPD RI sudah bertekad dan memiliki orientasi kerja untuk membantu percepatan pembangunan daerah dan melalukan advokasi atau pembelaan terhadap kepentingan daerah. Jadi kami semua, Senator di 34 provinsi akan membawa persoalan persoalan yang dihadapi daerah ke Senayan, agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Nganjuk menyampaikan, ada dua bendungan yang belum selesai, yaitu Bendungan Margopatut dan Bendungan Semantok. Pembangunan kedua bendungan tersebut masih dalam proses dan diharapkan segera selesai, karena sangat penting untuk meminimalisir banjir dan menahan air yang berlimpah pada musim penghujan, serta mendistribusikannya pada musim kemarau ke areal persawahan.

Terkait pengembangan Kawasan Industri Nganjuk (KING), Bupati Novi menyampaikan adanya persoalan di kebutuhan lahan. “Untuk pengembangan KING dibutuhkan lahan yang ternyata banyak milik masyarakat. Kalau pemerintah daerah disuruh beli semua, pasti kami tidak mampu. Peta sudah kami siapkan semua, tinggal siapa pihak ketiga atau investor yang mau bekerjasama membeli lahan tersebut,” ungkap Novi.

Keinginan Pemkab Nganjuk untuk mengembangkan KING karena sudah banyak perusahaan yang masuk, diantaranya industri manufaktur yang memproduksi kabel mobil, perusahaan alas kaki dan juga perusahaan garmen.

Ada sekitar 1.600 hektar lahan yang telah disiapkan dan harus dibeli untuk pengembangan KING I, II dan III. Untuk itu, ia berharap ada investor besar yang mau bekerjasama dengan membeli lahan yang dibutuhkan tersebut.

Komentar

Loading...