oleh

Agar 1 Juta Honorer Jadi PPPK Tak Cuma Wacana, Politikus Partai Gerindra Awasi Kebijakan Mendikbud

Padang – Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni mengatakan produk pendidikan vokasi mampu mengurangi disparitas pendidikan, sekaligus mengentaskan permasalahan pengangguran. Karena itu Ali mengingatkan pemerintah untuk terus fokus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi Indonesia.

Hal itu dikatakan Ali saat wawancara di sela-sela pertemuan Tim Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Alfikri, perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Wakil Rektor III Universitas Andalas Padang Inssanul Kamil dan jajaran stakeholder lainnya di Kota Padang, Sumbar, Jumat (20/11/2020).

“Mengingat, melalui pola pendidikan vokasi seperti SMK yang usai lulus langsung siap memiliki keahlian untuk bekerja. Satu hal terpenting, pemerintah harus meningkatkan hubungan antara pendidikan vokasi dengan dunia industri dengan standar yang jelas. Melalui standar yang jelas, saya yakin fresh graduate bisa langsung diterima untuk bekerja di dunia industri,” ujar Ali.

Politikus Partai Gerindra itu menyontohkan jurusan otomotif SMK, kalau yang untuk praktik teknologinya sudah tua, sementara kemudian saat siswa tersebut lulus sudah dengan teknologi terbaru di tempat kerja maka siswa tersebut harus kembali belajar mulai dari nol.

“Ini yang harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah untuk membuat standar yang jelas,” ujar Anggota DPR dari daerah pemilihan Provinsi Banten I itu.

Di sisi lain, berkaitan dengan rencana pemerintah membuka kesempatan untuk satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), Ali Zamroni memastikan dirinya selaku Anggota Komisi X DPR RI akan terus mengawasi kebijakan Mendikbud, sehingga jangan sampai kemudian hanya cuma menjadi wacana.

“Saya sepakat, yang diutamakan adalah tenaga guru honorer berusia 35 tahun. Usia yang tidak bisa ikut seleksi CPNS tapi memiliki kelebihan yakni memiliki pengabdian yang sudah lama. Komisi X akan terus tagih di rapat selanjutnya. Kita ingin sampai ada bukti nyata guru honorer yang diangkat. Apakah APBN kita cukup? Saya yakin cukup,” tegas Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini.

Komentar