oleh

Anggap Data Pemilih Masalah Klasik Pilkada yang Tak Pernah Selesai

Jakarta – Hari pencoblosan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 sudah kurang dari dua minggu lagi. Persiapan yang dilakukan menurut Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, juga telah dilakukan jauh hari sebelumnya serta berbagai tahapan Pilkada sudah dilalui. Namun persoalan data pemilih sejauh ini masih menjadi masalah.

“Kita sekarang tinggal memasuki tahap-tahap akhir, dan tahap akhir ini merupakan bagian yang paling penting. Yang lebih penting lagi, kita mempunyai target agar partisipasi pemilih cukup tinggi,” kata Doli, dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Ketua KPU dan Bawaslu, membahas data kependudukan dan data pemilih Pilkada Serentak 2020, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, KPU sudah menetapkan targetnya 77,5 persen dan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memberikan informasi, mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi, datang menggunakan hak pilihnya, dan mengeluarkan hak konstitusionalnya memilih kepala daerah di daerah masing-masing.

“Tetapi untuk mereka hadir tentu ada berbagai persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana mereka harus terdaftar. Oleh karenanya kita membahas secara khusus tentang data pemilih tetap yang menurut kami sebetulnya dari pemilu ke pemilu ataupun dari pilkada ke pilkada pasti selalu ada masalah. Ini sebenarnya masalah klasik yang tidak selesai-selesai,” tegasnya.

Doli mengungkapkan bahwa persoalan data pemilih yang tidak kunjung usai ini, sangat berkaitan erat hubungannya dengan persoalan database kependudukan. Selama ini menurutnya, proses perekaman KTP elektronik di lapangan juga masih menjadi masalah serius. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat segera dicarikan solusinya.

“Kita mempunyai Dirjen Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) secara khusus yang mempunyai aparat sampai ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Kalau persoalan ini dikaitkan dengan masalah perekaman KTP elektronik yang ternyata di lapangan masih banyak masalah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan dari 132 daerah yang belum selesai perekaman KTP-e-nya, ada 39 kabupaten/kota yang jumlahnya di atas 10 ribu yang belum melakukan perekaman, 27 kabupaten/kota yang jumlahnya antara lima ribu sampai dengan sepuluh ribu, dan sisanya ada 66 kabupaten/kota yang jumlahnya kurang dari lima ribu yang belum melakukan perekaman.

Untuk itu Tito mengaku sudah membentuk 32 tim yang akan bergerak dan berkoordinasi untuk mengawasi dan memberikan supervisi kepada seluruh Dinas Dukcapil. “Mereka juga akan melakukan koordinasi dengan Satpol PP supaya tidak terjadi lonjakan yang kemudian menimbulkan kerumunan. Tim Supervisi ini juga akan melihat persoalan yang terkait dengan masalah sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak,” imbuh Tito.

Komentar