oleh

DPR: Jangan Sampai Pilkada Memicu Klaster Baru Covid-19

Jakarta – Komisi II DPR RI kembali menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat, Rabu (18/11/2020), untuk membahas dan mengevaluasi tahapan pilkada serentak, dipimpin Ketua Komisi II DPR Ahmad Dolly Kurnia, diikuti secara virtual oleh Mendagri Tito Karnavian dan Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo. Hadir secara fisik Komisioner KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP.

Anggota Komisi II Guspardi Gaus memberikan apresiasi kepada Kemendagri, Gugus Tugas Covid-19, TNI dan Polri serta penyelenggara pilkada yang secara sungguh-sungguh dan konsisten mengawal setiap tahapan pilkada. Sampai saat ini tahapan pilkada tidak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19.

“Sinergitas kelompok kerja (Pokja) yang telah dibentuk Kemendagri, TNI, Polri, Kejaksaan RI bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan Satuan Tugas Covid-19 dapat lebih tegas menerapkan disiplin protokol kesehatan dengan konsisten guna mengawal dan mengawasi setiap tahapan pilkada sampai pelaksanaan maupun pasca pilkada serentak pada 9 Desember 2020,” ujar Guspardi.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumbar II itu juga mempertanyakan kepada KPU tentang permasalahan yang disampaikan oleh KPU daerah mengenai hasil percetakan kertas suara terlambat dari jadwal yang di tetapkan. Mengingat waktunya tinggal 21 hari lagi sebelum puncak pesta demokrasi ini dilaksanakan.

“Masalah ini perlu di monitor dan menjadi prioritas untuk segera dituntaskan karena masih ada proses pendistribusian di setiap wilayah yang melaksanakan pilkada serentak,” imbuhnya.

Terkait target partisipasi pemilih pada pilkada 9 Desember 2020 yang berada pada kondisi pandemi Covid-19 ditetapkan KPU sebesar 77,50 persen, ini berarti melebihi target pada pelaksanaan beberapa kali pilkada sebelumnya yang dilaksanakan dalam kondisi normal. “Tentu target yang ditetapan oleh KPU ini perlu dipertanyakan, apakah target tersebut sudah dilakukan dengan kajian yang mendalam dan analisis yang komprehensif serta perhitungan yang matang,” ujarnya.

Selain itu lanjutnya, KPU juga harus bekerja keras dan melakukan sosialisasi yang masif ke semua pemilih serta melakukan langkah-langkah strategis guna membangun daya tarik pemilih untuk melaksankan hak pilihnya tersebut.

Guspardi juga mengingatkan agar pengurangan jumlah pemilih dalam satu TPS dari 800 menjadi 500 hendaknya jangan menjadi penyebab turunnya tingkat partisipasi pemilih. Disamping itu juga masalah pengaturan waktu kedatangan pemilih ke TPS, hendaknya dibuat lebih fleksibel. Masyarakat yang  datang ke TPS dapat diizinkan menggunakan hak pilihnya, sepanjang tidak melewati rentang waktu yang telah ditetapkan.

“Memang hal ini dimaksudkan dalam rangka mengantisipasi dan menekan penyebaran Covid-19. Tetapi langkah antisipasi dan kebijakan perlu di siapkan mengatasi berbagai kendala dan tantangan di lapangan tanpa melanggar aturan yang sudah di tetapkan,” ujarnya.

Anggota Baleg DPR RI ini juga menyoroti tentang netralitas ASN. Dimana hampir di semua pelaksanaan pilkada banyak para ASN menyeret dan diseret oleh paslon apa lagi kalau disitu ada calon petahana. Para ASN digiring dalam berbagai dimensi untuk membantu atau menjadi tim sukses terselubung paslon yang bertarung dalam pilkada ini.

“Kondisi seperti itu tentunya membuat para ASN tidak netral. Oleh karena itu perlu ada sanksi dan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi para ASN yang terlibat dalam membantu atau sebagai tim sukses tersebut,” kata Guspardi.

Karenanya, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu minta Menteri Dalam Negeri mencari terobosan baru terhadap sanksi yang diberikan sehingga netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada ini betul-betul menjadi sebuah keniscayaan.

Komentar