oleh

Johan Desak Pemerintah Siapkan Strategi Peningkatan Kualitas Produk Hortikultura

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, H. Johan Rosihan, ST merespon banyaknya polemik dari kebijakan impor hortikultura yang berdampak merugikan produk lokal sehingga Johan mendesak pemerintah membuka secara transparan adanya dugaan pungli dan permainan kuota impor hortikultura oleh pengambil kebijakan dan pengusaha importir.

Hal tersebut diungkapkan Johan pada saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI Bersama Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (16/11/2020).

Politikus PKS ini menyebut saat ini total Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari semua negara importir tahun 2020 sebesar 2.707.572 ton, dengan total pengajuan terbesar kepada negara China sebesar 1.252.596 ton, dengan kata lain menurut Johan bahwa posisi impor dari China ini hampir 50 persen dari total keseluruhan negara dengan pelaku usaha sebanyak 187 pemegang RIPH.

Berdasarkan situasi tersebut, Johan mendesak pemerintah agar segera membuat roadmap strategic peningkatan kualitas produk lokal supaya mempunyai daya saing dan masyarakat kita sebagai konsumen bisa memiliki kecintaan terhadap produk lokal yang diproduksi oleh petani kita, serta impor kita tidak boleh terus naik dan tidak boleh tergantung dengan negara manapun, tutur Johan.

Legislator dari Pulau Sumbawa ini juga mendesak agar pemerintah membuat roadmap strategic untuk menghilangkan ketergantungan impor hortikultura dan membangun kemandirian pangan berbasis produk dalam negeri. “Kita harus membangun paradigma kemandirian dan bukan hanya mementingkan paradigma kepentingan bisnis dalam hal tata Kelola hortikultura ini karena negara kita adalah pusat pasar yang potensial untuk semua produk hortukultura,” papar Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB I ini juga mendesak pemerintah untuk bersikap tegas dan memberi sanksi kepada setiap perusahaan importir yang tidak melaksanakan kewajiban tanamnya terutama untuk komoditi bawang putih. Johan menuturkan dari Evaluasi RIPH ditemukan banyak perusahaan yang tidak melaksanakan realisasi wajib tanam bawang putih, contohnya tahun 2020 ini, realisasi wajib tanam hanya 1.699 Ha dari total target wajib tanam seluas 6.038 Ha, urai Johan.

Selanjutnya Johan menghimbau agar Badan Karantina Kementan selalu memperkuat adanya sistem penjaminan mutu impor hortikultura agar tercipta food security (keamanan pangan) secara nasional. Di sisi lain, Johan mengingatkan pemerintah untuk memprioritaskan produk hortikultura yang dihasilkan oleh petani kita agar memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi. Johan mencontohkan berdasarkan data BPS, impor sayur-sayuran sejak 2019 terus meningkat yang bernilai setara Rp11,3 triliun, di sisi lain hasil panen petani dihargai sangat rendah di pasaran.

“Kebijakan impor ini terbukti merugikan petani dan melemahkan pengembangan produk lokal maka sebagai negara agraris, harus memiliki paradigma kemandirian pangan untuk kesejahteraan petani lokal dan bukan hanya beorientasi kepentingan bisnis Pertanian yang merugikan petani, tutup Johan.

Komentar