JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menjadi fondasi bagi program satu data Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mendukung transparansi program-program Pemerintah yang dapat menekan terjadinya korupsi.
Dalam program ini, berbagai data dari Pemerintah disediakan, termasuk pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, hingga reformasi birokrasi.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mendukung rencana Erick Thohir mendorong program satu data untuk dapat segera direalisasikan, sebab Indonesia masih memiliki masalah dengan seringnya tumpang tindih data yang berakibat tidak validnya data.
“Pertama data ini sudah lama sering tumpang tindih dan segera diwujudkan karena untuk satu data, Indonesia punya data yang dipakai tidak hanya untuk keperluan program pemerintah tapi seperti penanganan Covid sekarang ini, tapi juga untuk keperluan yang lain kaitannya dengan perizinan, bisnis atau yang lain,” ujar Trubus, Kamis (24/12).
Trubus menambahkan, keberadaan satu data yang transparan sangat dibutuhkan, mengingat program-program pemerintah harus tepat sasaran, namun masih banyak data yang tidak terverifikasi dengan baik dan sinkron antara satu lembaga dengan lainnya.
Sehingga harus meniggalkan ego sektoral antara Kementerian dan Lembaga, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Misalnya kita mengeluarkan suatu kebijakan Bansos selalu dihadapkan persoalan data, data yang berbeda-beda tidak sinkron antara satu dengan yang lain, bahkan antara Kementerian dan lembaga punya data sendiri-sendiri,” sambungnya.
Dengan data yang tidak valid, kata Trubus sulit bagi pemerintah untuk membuat suatu program yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat, misalnya untuk pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan orang-orang miskin.
“Data orang miskin di Indonesia itu tidak ada data yang valid itu gak ada, jadi ini kan sulit bagaimana kita memprogramkan,” ungkap Trubus.
Untuk itu, lanjut Trubus, Telkom harus bisa mengumpulkan atau mengintegrasikan dan memverifikasi data yang tersebar di setiap Kementerian atau Lembaga. Telkom sudah memiliki infrastruktur data center, punya anggaran dan dukungan dari Pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN.
“Kalau sekarang Telkom punya keberanian, punya _political will,_ terus punya infrastruktur, punya anggaran dan sekaligus punya dukugan _policy_ dari pemerintah pusat, menurut saya segera dilaksanakan secepat-cepatnya,” tuntas Trubus. (***)
Komentar