oleh

Baru 27 Provinsi, DPD RI Ingatkan Pemda Terapkan Perda RZWP3K

Jakarta – DPD RI terus mendorong agar semua provinsi dapat menetapkan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) karena baru 27 provinsi yang telah menetapkannya.

Anggota Komite II DPD RI Bustami Zainudin mengatakan pada tahun 2020 telah ditetapkan Perda RZWP3K sebanyak 27 provinsi. Dari data yang diterima, wilayah yang belum ditetapkan Ranperda RZWP3K adalah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Riau, Provinsi Papua, dan Provinsi DKI Jakarta.

Dikatakan Bustami, mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil bahwa tanggung jawab pendampingan penyelesaian Ranperda RZWP3K oleh KKP telah selesai sehingga tanggung jawab selanjutnya ada di tingkat DPRD Provinsi masing-masing.

“Secara intens kami berkoordinasi dengan KPP dan mengemuka beberapa hal yang berkaitan dengan Raperda RZWP3K. Kami pun berkoordinasi dengan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) untuk aktif mendorong percepatan penetapan dokumen sesuai amanat UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” papar Bustami, Selasa (19/1/2020).

Hal ini mengingat penetapan Perda RZWP3K akan memberi kepastian hukum dalam perlindungan ekosistem pesisir, ruang penghidupan masyarakat pesisir, dan investasi. “Langkah-langkah ini tentunya sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi dengan tetap menjaga lingkungan secara berkelanjutan,” jelasnya.

Ditambahkan Bustami, untuk negara maritim seperti Indonesia, paradigma berpikir bangsa dan arah kebijakan pemerintah harus betul-betul mengutamakan sektor kelautan. “Cara berpikirnya masih bias daratan, meski sejatinya secara geografis wilayah lautnya (Republik Indonesia) dominan,” urai mantan Bupati Way Kanan dua periode itu.

Meski demikian Senator asal Lampung tersebut sepakat bahwa pada saat ini untuk arah perekonomian masih lebih dititikberatkan kepada sektor agraris atau pertanian dibandingkan dengan sektor yang terkait kemaritiman.

“Selain itu, cara berpikir dari pihak otoritas juga masih ke arah eksploitatif dan belum terlalu berubah ke arah pemanfaatan yang berkelanjutan,” pungkas Bustami.

Komentar