JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Sukamta mengaku geram dengan lemahnya sikap Pemerintah Indonesia terhadap kapal-kapal asing yang melintas di perairan Indonesia. Pasalnya, laporan yang diterimanya bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) dilaporkan telah mencegat kapal survei milik Tiongkok di perairan Selat Sunda pada Rabu (13/1) malam.
“Semestinya pemerintah bertindak tegas terhadap pihak manapun yang main selundup ke wilayah Indonesia. Jangan hanya digiring dan diawasi, jika perlu ambil langkah tegas,” kata Sukamta kepada wartawan, Jumat (15/1).
Dikatakan Sukamta, alasan pihak kapal survei Cina mengatakan alasan melintas di perairan Indonesia sesuai aturan, yakni menggunakan hak lintas alur kepulauan. Namun, kata Sukamta alasan tersebut tidak serta diterima oleh Pemerintah Indonesia.
“Dalih pihak kapal survei China menggunakan Hak Lintas Alur Kepulauan sesuai dengan UNCLOS jangan serta merta diterima. Pihak Bakamla mestinya mencegat dan menahan pihak kapal, untuk diinterogasi,” ucapnya.
“Bisa saja saat mereka mematikan sistem lacak otomatisnya mereka melakukan kegiatan mata-mata atau tindak kejahatan lainnya, seperti penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia. Jadi aneh kalau kapal yang jelas melanggar tidak ditahan,” tegasnya.
Oleh sebab itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan Pemerintah untuk membenahi sistem keamanan laut Indonesia.
“Cita-citanya harus seperti itu, punya kekuatan dan teknologi yang tangguh untuk menjaga kedaulatan laut kita. Kalau masih lemah seperti saat ini akan mudah disusupi bahkan dieksplotisasi sumber daya laut kita oleh pihak asing,” jelasnya.
Ketua DPP PKS ini berharap, masalah kapal survei Cina ini harus dijadikan pembelajaran bagi Pemerintah, agar masalah seperti ini menjadi prioritas dalam membenahi sistem keamanan laut di Indonesia. “Saya berharap pembenahan soal ini jadi prioritas Pemerintah,” harapnya.
Komentar