Jakarta – Joe Biden dan Kamala Harris telah resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), setelah diambil sumpahnya dan dilantik pada Rabu (20/1/2021) lalu.
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai peristiwa tersebut dapat menjadi dorongan positif terhadap stabilitas perekonomian global dan domestik yang masih tertekan akibat pandemi Covid-19.
“Langkah Biden yang dengan serius menangani ekskalasi pandemi Covid-19 di AS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dunia usaha untuk segera bangkit. Termasuk, arah kebijakan ekonomi global dan rencana stimulus fiskal AS. Upaya ini diharapkan dapat menstabilkan pasar global yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia,” kata Puteri, dalamrilisnya, Sabtu (23/1/2020).
Pasca pelantikan Presiden lanjutnya, Joe Biden telah menandatangani serangkaian kebijakan penanganan pandemi yang mencakup percepatan vaksinasi Covid-19 maupun tambahan bantuan sosial dan rencana paket stimulus fiskal senilai USD1,9 triliun yang masih perlu mendapat persetujuan Kongres AS. Kebijakan tersebut dia anggap dapat membawa sentimen positif bagi investor AS untuk meningkatkan aliran investasi ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Indonesia perlu segera menangkap peluang ini dengan memperkuat kerja sama di beberapa sektor strategis. Misalnya terkait investasi bidang energi terbarukan dan ekonomi digital yang juga sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi hal tersebut juga telah didukung dengan komitmen dalam penataan regulasi dan kelembagaan melalui UU Cipta Kerja dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi. Kami yakin hal ini dapat menjadi instrumen penting dalam upaya memulihkan perekonomian Indonesia dan memperkuat hubungan bilateral dengan pemerintah AS,” ujar Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini.
Selain itu, Puteri menekankan pentingnya menjaga hubungan diplomatik sektor ekonomi yang harmonis antara Indonesia dan AS mengingat negara Paman Sam itu menjadi salah satu negara tujuan ekspor terbesar produk Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kata Putri, per Desember 2020, pangsa ekspor non migas Indonesia ke AS mencapai nilai USD1,87 miliar dolar AS.
“Pelaku pasar kita sudah harus mulai jeli melihat kebutuhan pasar. Tidak hanya nilai ekspor, kita perlu pastikan kualitas dan jenis barang ekspor tersebut terjaga dan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan,” ungkap Puteri.
Terakhir, Puteri kembali menyoroti peran strategis diplomasi parlemen dalam membangun dan mendukung peningkatan hubungan dagang tersebut.
“Tidak hanya melalui fungsi diplomasi pemerintah, pelaku pasar dalam negeri juga dapat membuka komunikasi dengan pasar AS melalui DPR. Diplomasi parlemen juga dapat menjadi salah satu jalan pembuka hubungan dagang yang baik dengan negara-negara sahabat. Sehingga diharapkan, DPR turut menjalin hubungan yang semakin erat dengan Kongres AS,” pungkasnya.
Komentar