oleh

Tanyakan Pemutakhiran Data Bansos, Politikus NasDem: Tapi Mensos Risma Tak Jawab

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun menyarankan Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan blusukan ke seluruh Indonesia, bukan hanya di wilayah DKI Jakarta saja.

“Teman-teman, cerita kinerja ibu yang baik banyak turun ke lapangan. Ibu Risma jalan-jalan turun ke bawah, tapi kenapa cuma di Jakarta? Kenapa tidak seluruh Indonesia?,” tanya Rudi, saat Rapat Kerja perdana Komisi VIII DPR RI dengan Mensos Tri Rismaharini beserta jajaran di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Rudi menegaskan, mendukung aksi Risma yang turun ke jalan, tapi Indonesia ini luas dan tidak hanya di Jakarta. Itu semua kritik dan masukan dari masyarakat.

“Masyarakat senang dengan kinerja Ibu tapi telusurilah Indonesia yang penduduknya banyak, Jawa Timur tempat Ibu, Jawa Tengah, Sumatera juga Bu, Sulawesi, Irian, Aceh tempat Pak Husni (Anggota Komisi VIII). Itu masukan dari masyarakat ibu,” ungkapnya.

Dalam Raker, politisi Partai NasDem itu juga mengajukan berbagai pertanyaan yang menjadi aspirasi masyarakat daerah pemilihannya sewaktu menjalani masa reses. Salah satunya, persoalan pemutakhiran data penerima bansos.

“Anggaran itu (program bansos,red) benar-benar terserap tidak dan proyek pemutakhiran data 96 juta, apakah sudah valid dan selesai? Saya ditanya kawan-kawan wartawan tentang anggaran Rp405 miliar di Setjen yang dipakai untuk pemutakhiran data,” ujarnya.

Legislator daerah pemilihan Sumatra Utara III ini menengarai banyaknya masyarakat data penerima bansos yang masih tumpang-tindih dengan program bantuan lainnya, seperti program bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), dan program bansos dalam bentuk sembako.

“Jangan-jangan itu hanya copy paste dari database lama, lalu di-input ke data baru. Dari total dana Rp405 miliar, berapa ratus miliar dana yang dipakai untuk pemutakhiran 96 juta data tersebut? Ini beberpa pertanyaan kawan-kawan wartawan, saya tanyakan ke Ibu Risma tapi tidak dijawab,” tegasnya.

Rudi menambahkan, Komisi VIII DPR RI akan sepenuhnya mendukung kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Meski demikian, Mensos yang baru dipilih Presiden Jokowi pada akhir Desember lalu itu harus mampu bekerja keras memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran. Sebab menurutnya, permasalahan terkait keakuratan DTKS sudah sangat merugikan masyarakat kurang mampu.

Komentar