Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi berharap pengurangan belanja anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak boleh mengorbankan layanan terhadap masyarakat.
Harapan tersebut disampaikan Dedi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan Eselon I KKP, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2021), membahas pendalaman refocusing dan realokasi belanja KKP Tahun Anggaran 2021.
“Kami berharap KKP melakukan langkah strategis dan cermat, tidak melakukan pemotongan anggaran terhadap kegiatan yang bersentuhan dengan rakyat. Hal tersebut diperlukan dalam rangka menumbuhkan dan menyelamatkan ekonomi nasional,” kata Dedi.
Selain itu, Politikus Partai Golkar ini juga menyayangkan pengurangan anggaran oleh Kementerian Keuangan kepada KKP ini. Dalam surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021, tanggal 12 Januari 2021 dijabarkan penghematan belanja KKP tahun 2021, pagu anggaran yang semula Rp6,65 triliun menjadi Rp6,49 triliun.
“Harapan kami kalau refocusing anggaran itu yang di atas Rp10 triliun. Sementara ini anggarannya di bawah Rp10 triliun diharuskan mengurus laut, sungai, dan danau di seluruh Indonesia dengan anggaran yang terbatas,” ujarnya, sembari menambahkan, pagu KKP tidak sampai 1 persen dari keseluruhan dana APBN.
Belum lagi anggaran KKP sempat dipotong pula saat pandemi tahun lalu. Menurut Dedi, KKP adalah salah satu ujung tombak ketahanan pangan di Indonesia. Untuk itu, lembaga ini harus dapat memaksimalkan kinerjanya di tengah keterbatasan anggaran negara.
“Walau dengan modal dasar yang dipotong, semoga KKP bisa melakukan pelayanan dan penugasan lebih baik kepada para nelayan, pembudidaya, petambak, dan melakukan pemuliaan laut di sekitar garis pantai, menjaga ekosistem laut dan juga air tawar,” pungkasnya.
Komentar