Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isinya ingin mengklarifikasi dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden untuk mengkudeta Ketua Umum Partai Demokrat.
Cara AHY menyampaikan permohonan klarifikasi kepada Jokowi menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga sangat santun dan cenderung indirect. AHY menurutnya, tampak kental menggunakan kultur Jawa dalam menyampaikan adanya gangguan terhadap partainya, terutama terhadap dirinya sebagai ketua umum.
“Pesan-pesan yang disampaikan AHY kepada Jokowi semata untuk meminta klarifikasi, tanpa bermaksud melibatkan Presiden dalam persoalan internal Partai Demokrat. AHY hanya ingin menegaskan, Jokowi bukanlah pemimpin yang suka mencampuri internal partai politik,” kata Jamiluddin, dalam rilisnya, Selasa (2/2/2021).
Jadi, dengan komunikasi yang indirect lanjut dia, AHY sungguh-sungguh menghormati Presiden Jokowi dan menjaga marwah Istana Kepresidenan.
“AHY tidak menyebut nama orang dekat Presiden yang diduga terlibat dalam mengkudeta ketua umum. Ini mencerminkan AHY menganut asas praduga tak bersalah,” tegasnya.
Karena itu menurut Dekan Fikom IISIP Jakarta periode 1996-1999, sungguh elok bila Presiden Jokowi juga merespon permohonan klarifikasi dengan mengundang AHY ke Istana.
Jamil menyarankan, pertemuan dimaksud sebaiknya dilaksanakan secepatnya, agar persoalan dugaan keterlibatan orang dekat Jokowi di internal Partai Demokrat tidak menjadi bola liar. “Jangan sampai isu ini dimanfaatkan para petualang politik untuk membuat negeri ini menjadi gaduh,” ujarnya.
Dengan cara itu imbuh Jamil, Presiden Jokowi memperlihatkan kepada khalayak luas, partai politik harus independent. Tidak boleh ada pihak-pihak yang mengintervensi partai politik, apalagi mengkudeta ketua umumnya.
“Kalau Jokowi melakukan hal itu, pastilah akan dikenang sebagai Presiden yang sangat menghormati partai politik sebagai pilar demokrasi,” pungkasnya.
Komentar