Sayangkan Pemda Tak Sosialisasikan Program Pemerintah Dukung UMKM

Bengkulu – Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Pemerintah sebagian besar untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal yang sangat disayangkan Sultan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak pro aktif mensosialisasikan berbagai program Pemerintah Pusat yang bermanfaat untuk pelaku UMKM di masa Pandemi Covid-19 ini.

Demikian dikatakan Sultan ketika menggelar pertemuan dengan 70 perwakilan pelaku UMKM, Ketua Kadin bidang UMKM dan HIPMI, serta asosiasi kontraktor, se Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, Selasa (23/2/2021).

“Menindaklanjuti kebutuhan pelaku UMKM, dalam kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Pemerintah, sebagian besar skema pendanaan PEN memprioritaskan dukungan terhadap UMKM. Disayangkan Pemda tidak sosialisasikannya,” kata Sultan.

Dijelaskannya, alokasi pendanaan dukungan yang bersumber dari korporat untuk dunia UMKM melalui program PEN tahun 2021 sebesar Rp187,17 triliun.

“Tugas saya mendengarkan aspirasi seluas-luasnya dan memperjuangkan kepentingan itu melalui skema pengawasan serta koordinasi kepada seluruh instansi terkait. Dan hari ini menjemput aspirasi pelaku UMKM adalah salah satu agenda prioritas dalam reses saya saat ini,” ungkapnya.

Dia tambahkan, dalam waktu dekat DPD RI akan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menjadwalkan kehadiran menterinya untuk peresmian (launching) Kampung Batik, Abon Ikan Dungun dan Bolu Fatmawati.

Di acara yang sama, Ketua Kadin bidang UMKM Provinsi Bengkulu, Ade Tarigan mengatakan permasalahan mendasar saat ini adalah banyaknya pelaku UMKM yang tidak mengetahui program dari pusat yang berkaitan dengan penguatan UMKM.

“Selama ini saya bergerak sendiri bersama teman-teman dalam melakukan proses edukasi serta pemberdayaan UMKM di Provinsi Bengkulu tanpa dukungan maksimal dari Pemda. Belum ada bantuan sarana serta prasarana, stimulus pinjaman ataupun hibah dari Pemda ataupun Pemerintah Pusat yang kami rasakan,” ungkapnya.

Ditambahkan Tarigan, ada 1800 UMKM yang masuk data binaan Kadin bidang UMKM Provinsi Bengkulu yang selama ini bergerak secara mandiri dan sangat butuh perhatian pemerintah.

 

Komentar