oleh

Selain Polri dan Jaksa, Sultan Minta KPK Perhatikan Dana Otsus Papua

Bengkulu – Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan, sejatinya Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan warga Papua. Namun Sultan mengungkap kekecewaannya lantaran implementasi Dana Otsus Papua tersebut diwarnai dengan dugaan penyelewengan anggaran.

“Informasi terbaru, Polri menduga telah terjadi penyelewengan anggaran Dana Otonomi Khusus Papua. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengendus potensi kebocoran Dana Otsus Papua,” kata Sultan, dalam rilisnya, Selasa (23/2/2021).

Dijelaskannya, semangat pemberian Otsus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

“Jadi kita semua harus memastikan bahwa landasan nilai tersebut harus tetap berjalan dan diwujudkan,” tegas Sultan.

Senator asal Provinsi Bengkulu itu menjelaskan, dugaan penyimpangan ini mencuat akibat dari kerjaiungkap Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri yang menemukan adanya dugaan penyelewengan pengunaaan Dana Otsus Papua.

Selain itu, dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut juga ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa penggelembungan harga dalam pengadaan barang. “Total kerugian negara dalam dugaan penyelewengan dana Otsus Papua ditaksir mencapai Rp1,8 triliun,” ujar Sultan.

Mestinya lanjut Sultan, kebijakan Otsus Papua memberi manfaat luar biasa di segala aspek kehidupan bagi masyarakat Papua. “Kita bisa menilai bagaimana Kebijakan yang dilaksanakan sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 ini dari sisi anggaran sudah mencapai Rp126 triliun yang telah di glontorkan. Ini bukti komitmen Pemerintah Pusat mengakselerasi pembangunan Papua, dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur,” tegasnya.

Melihat kondisi berbagai dugaan penyelahgunaan Dana Otsus Papua tersebut, Sultan menyerukan, pengawasan menjadi titik tekan terhadap dana itu. Alasannya, dugaan dan potensi kebocoran atau penyalahgunaan anggaran istimewa itu sangat besar. Dampaknya akan sangat jelas terlihat, yakni tingkat kesejahteraan, pembangunan dan mutu pendidikan masyarakat di Papua tidak akan berkontribusi kepada pembangunan, sebab dana tersebut akan menjadi bancakan oknum di sana.

“Potensi kebocoran dana otsus Papua sudah pernah disoal oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terutama dulu waktu terjadi gizi buruk di Kabupaten Asmat sempat dijadikan kasus luar biasa. tentu kita tidak ingin ada satu rupiah penggunaan dana Otsus yang tidak bisa dipertanggung jawabkan,” ujarnya.

Atas dasar ditemukannya dugaan penyelewengan itu imbuh Sultan, pemerintah telah mengirimkan surat ke DPR meminta perubahan sejumlah pasal yang terkait dengan penggunaan anggaran Dana Otsus Papua.

“Kita mendukung pihak penegak hukum untuk bertindak dan memberantas korupsi di sana sampai ke akar-akarnya. Dan selain kepada Kepolisian serta Kejaksaan saya pun meminta KPK untuk dapat memperhatikan masalah ini. Harus ada efek jera kepada setiap tindak-tanduk yang terbukti merugikan negara dan hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.

Komentar