Anyer – Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan tidak satupun di antara fraksi-fraksi dan kelompok DPD RI di MPR RI yang mengusulkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ada di dalam UUD NRI 45. PPHN menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, merupakan rekomendasi MPR RI periode 2014-2019 kepada MPR RI periode 2019-2024.
“Begitu juga halnya dengan wacana masa jabatan presiden diperpanjang dari dua periode menjadi tiga periode. Semua fraksi dan kelompok DPD RI di MPR RI tidak pernah punya agenda membahas itu,” kata Jazilul, dalam diskusi ‘Urgensi Dibentuknya Pokok-Pokok Haluan Negara’, di Anyer, Provinsi Banten, Sabtu (27/3/2021).
Kalau akan mengundang kecurigaan terhadap Majelis kata Jazilul, semua fraksi dan kelompok DPD RI di MPR RI harus satu suara menyikapinya.
“Pastikan tak ada amandemen tahun ini. Terlebih di masa pandemi ini. MPR menyikapinya dengan menutup wacana amandemen dan semua fokus menangani pandemi Covid-19,” pungkasnya.
Komentar