Jakarta – Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin (SBN) meminta Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) dapat menyerap secara maksimal kenaikan produksi di masa panen mendatang.
Permintaan tersebut disampaikan Sultan mengacu kepada data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada subround Januari – April 2021 potensi padi diperkirakan sebesar 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88 persen dibandingkan subround yang sama pada 2020 yang sebesar 19,99 juta ton GKG.
Berdasarkan asumsi tersebut dan output dari program food estate di beberapa daerah, Kementerian Pertanian memperkirakan terjadi kenaikan produksi GKG sebesar 5,37 juta ton dibandingkan triwulan pertama 2020 yang hanya 19,99 juta ton GKG.
Bila potensi kenaikan tersebut benar terjadi, maka produksi yang tinggi harus mendapatkan prioritas untuk diserap pasar agar berdampak langsung pada kesejahteraan petani.
“Kita semua berharap Bulog dan pasar domestik dapat menyerap langsung produksi petani. Sebab kondisi di lapangan menunjukan ada marjin yang cukup lebar antara harga jual beras dan gabah di tingkat petani yang tidak sebanding dengan harga di tingkat pedagang,” kata Sultan.
Terkait hal tersebut, dia berharap Bulog dapat memotong mata rantai distribusi beras atau gabah yang tidak menguntungkan petani dengan cara membeli langsung hasil panen kepada petani bukan dengan membeli beras dipenggilingan (pengusaha).
“Bulog harus menjadi penyeimbang harga komoditas beras, dan tidak boleh hanya berorientasi pokok kepada keuntungan (pendapatan) saja. Bulog harus masuk dan hadir ke tengah petani,” tegasnya.
Senator asal Provinsi Bengkulu itu mengingatkan, selain isu kesejahteraan petani nasional, Bulog juga harus mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai pengendali stok pangan nasional dan stabilisator harga.
Ke depan lanjut Sultan, pemerintah harus lebih menguatkan intervensi terhadap kebutuhan pokok (beras) dengan tidak menyerahkan harga sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Intervensi dengan penetapan standar harga untuk sejumlah komoditas pokok seperti beras pasti dapat berdampak pada stabilitas harga secara jangka panjang.
“Dalam meningkatkan produktifitas petani, pemerintah harus melakukan dua hal, yaitu memberikan kepastian harga terhadap seluruh produk petani dalam negeri serta sekaligus melakukan pembatasan impor terhadap komoditas pokok tertentu. Jika itu terwujud, maka saya yakin petani kita akan kuat, produktif dan sejahtera,” tuturnya.
Ditanya mengenai keinginan pemerintah untuk melakukan impor beras dalam menghadapi lebaran, Sultan menanggapi bahwa jika produksi dalam negeri masih dapat memenuhi kebutuhan permintaan nasional, strategi jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan operasi pasar secara masif dengan melibatkan seluruh stakeholder; baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kepolisian demi memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan menimbun beras agar tidak terjadi kelangkaan serta permainan harga pada saat menjelang hari raya.
“Tidak boleh sedikit-sedikit impor, bahkan setiap tahun kita mengulang-ulang untuk dihadapkan oleh masalah yang sama. Padahal potensi pertanian kita sungguh luar biasa, hanya saja masalahnya selama ini produktifitas hasil tani kita belum optimal. Kita pernah swasembada beras, dan itu bisa kembali kita wujudkan bersama. Maka pemerintah harus fokus pada rencana jangka pendek terhadap masalah yang akan terjadi dalam waktu dekat dan juga membangun kebijakan yang berorientasi jangka panjang untuk kemajuan pertanian kita dimasa depan,” pungkasnya.
Komentar