oleh

Seminar Beban Berat APBN Saat Pandemi, Sesjen DPD RI: Posisi Pemda Penuh Dilema

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Rahman Hadi M.Si, mengatakan pandemi Covid-19 memberikan dampak besar terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Demikian dikatakan Rahman, saat menjadi Keynote Speaker Seminar Nasional Online dan Call For Papers bertajuk “Beban Berat APBN dan Dilema Daerah Menjaga Optimisme Di Tengah Pandemi: Antara Penyediaan Vaksin, Kebutuhan Utang, dan Kemampuan Keuangan Daerah”, dari Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Dalam seminar yang digelar oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI ini, Rahman menjelaskan ada tiga masalah utama akibat pandemi Covid-19, mulai dari beban APBN yang semakin berat, pandemi Covid-19 yang belum dapat dikendalikan, dan posisi Pemerintah Daerah (Pemda) yang penuh dilema di tengah belum pastinya kapan kondisi seperti saat ini akan pulih.

“Setelah satu tahun ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, pandemi Covid-19 telah menguras banyak energi, fokus perhatian dan biaya di seluruh Pemda di Indonesia. Banyak program kerja Pemda terpaksa ditunda untuk sementara waktu seiring ditetapkannya kebijakan refocusing dan realokasi anggaran,” ujar Rahman.

Saat ini lanjutnya, pemerintah melakukan pengadaan vaksin untuk mewujudkan herd immunity di masyarakat. Pengadaan vaksin ini merupakan kebutuhan sekaligus tantangan tersendiri bagi bangsa ini. Selain sebagai sebuah harapan, keberadaan vaksin juga berpengaruh terhadap beban anggaran yang harus dipikul, baik oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemda.

“Terlebih dengan adanya kebutuhan penyediaan vaksin dalam jumlah besar untuk rakyat Indonesia, tentu hal ini akan berimbas pada Pemda sebagai eksekutor program penanggulangan di level regional. Tidak dipungkiri, Pemda menghadapi dilema pada posisi dan perannya sebagai ujung tombak implementasi program kebijakan penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Rahman mengingatkan, vaksinasi berhasil jika diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat. Ia menilai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala Mikro (PPKM Mikro) yang menyasar hingga ke tingkat RT/RW perlu diimbangi dengan penerapan kearifan lokal di masing-masing daerah sesuai ciri khasnya.

“Penerapan kearifan lokal yang dimaksudkan di sini adalah tidak hanya sebatas melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama ataupun elemen pemuda daerah namun juga memperhatikan adat istiadat dan budaya setempat yang dapat diadopsi menjadi pola pencegahan penyebaran virus Corona di daerah tersebut,” usulnya.

Di acara yang sama, Deputi Persidangan Setjen DPD RI Sefti Ramsiaty menambahkan, seminar ini dilatar-belakangi oleh semakin tingginya angka positif Covid-19 yang memengaruhi setiap aspek kehidupan di Tanah Air.

Di bidang ekonomi misalnya. Menurut Sefti, pertumbuhan ekonomi di bawah nol persen pada 2020 yang mengakibatkan Indonesia kembali mengalami masa resesi setelah dua dekade berlalu. Beriringan, kehadiran vaksin Covid-19 yang masih diimport memberikan asa bagi pemulihan kesehatan dan tentunya ekonomi dalam negeri.

“Tantangan tidak hanya sebatas pada bagaimana menghadirkan vaksin Covid-19 di Tanah Air, juga bagaimana dengan biaya pengadaannya, bagaimana dengan beratnya beban APBN yang selama ini kita ketahui masih berkutat dengan ‘defisit’ pembiayaan. Juga tak kalah penting, bagaimana posisi dan kemampuan Pemda yang menjadi bagian penting dalam supporting system utama penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia,” kata Sefti.

Hasil dari seminar lanjut Sefti, sebagai wujud respons atas problematika aktual yang akan disusun sebagai bahan masukan kepada DPD RI, khususnya melalui alat-alat kelengkapan dalam proses pengambilan kebijakan, sesuai kewenangan konstitusionalnya.

“Di samping itu hasil kegiatan ini akan disusun ke dalam sebuah prosiding ber-ISBN sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, baik akademisi, praktisi, pengambil kebijakan, maupun masyarakat luas,” imbuhnya.

Ikut berpartisipasi sebagai narasumber dalam seminar tersebut antara lain Direktur Dana Transfer Umum, Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Adriyanto, Pelaksana harian Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemprov Lusiana Herawati, pengamat ekonomi senior Faisal Basri, dan peneliti ahli utama LIPI Carunia Mulya Firdausy.

Komentar