Padang – Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni mengatakan pandemi Covid-19 berpengaruh buruk terhadap sektor pariwisata di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat (Sumbar).
Hal tersebut dikatakan Sylviana saat Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, di Hotel Mercure, Kota Padang, Sumbar, Senin, (22/3/2021).
“Dampak pandemi Covid-19 sangat luar biasa, bukan saja pada masyarakat jutaan manusia di dunia, juga keterpurukan ekonomi dan kemiskinan secara global,” kata Sylviana.
Sebagai salah satu alat kelengkapan lanjutnya, Komite III DPD RI yang membidangi kepariwisataan diamanatkan melakukan pengawasan atas berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah untuk sektor pariwisata di masa pandemi Covid-19.
“Pengawasan itu dilakukan dalam kerangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,” ungkap Senator asal DKI Jakarta itu.
Dijelaskannya, Maret 2021 menandai satu tahun terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia. Hingga saat ini terdata sekitar 2,6 juta penduduk dunia meninggal karena terpapar Covid-19. Sedangkan data untuk Indonesia mencapai lebih 37 ribu.
“Di sektor ekonomi, IMF telah menetapkan tahun 2020 sebagai the great lockdown. Kondisi ini lebih buruk dari the Great Depression yang terjadi pada 1929 dan The global Financial Crisis pada 2008,” terangnya.
Sylviana menyatakan, pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi akan mencapai minus 7,6 persen dengan tingkat pengganguran per Agustus 2020 mencapai 7,42 persen.
“Pandemi Covid-19 juga menyebabkan kenaikan kemiskinan global (kemiskinan global) pertama dalam beberapa dekade terakhir. PBB menyebutkan hingga akhir 2020, lebih dari 71 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem (kemiskinan ekstrem),” ungkapnya.
Dia tegaskan, sektor pariwisata menjadi salah satu dunia usaha yang paling terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), jumlah kunjungan wisatawan di seluruh dunia menurun 44 persen selama pandemi.
“Untuk di Indonesia, diperkirakan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia hanya berkisar empat juta orang,” ujarnya.
Padahal, selama tahun 2019, kata Sylviana, pariwisata menjadi sektor unggulan dan berkontribusi besar terhadap perekonomian domestik. Pariwisata merupakan komitmen yang paling berkelanjutan dan jelajah ke level bawah masyarakat.
Di samping itu, katanya, sektor pariwisata memiliki andil cukup besar dalam pendapatan devisa negara, termasuk dalam penciptaan kesempatan kerja.
Menurut data Kemenparekraf, penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata pada tahun 2019 mencapai 13 juta orang. Jumlah ini meningkat 3,17 persen dibanding tahun sebelumnya. Penyerapan tenaga kerja tersebut menyumbang 10,28 persen untuk jumlah pekerja nasional.
Sylviana juga berharap dalam pertemuan ini bisa mendapatkan banyak data dan informasi yang berkaitan dengan implementasi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundangan-undangan di tingkat daerah dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan.
“Untuk membangun pariwisata sesuai dengan target nasional, diperlukan peran dan dukungan semua elemen,” pungkasnya.
FGD dihadiri antara lain Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komite III DPD Evi Apita Maya dan anggota DPD Muslim M Yatim, Muhammad Ghazali, Zuhri M Syazali, Ria Saptrika, Abdi Sumaithi, Erlinawati, Iskandar Muda Baharudin.
Komentar