oleh

Agun Sarankan Geser Penanganan Terorisme dari Represif ke Preventif

Jakarta – Berdasarkan informasi Divisi Humas Mabes Polri, ternyata kecendrungan aksi teror akhir-akhir dilakukan secara personal dan tidak lagi dalam konteks kelompok.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa menyarankan penanganan teroris harus digeser dari upaya yang muncul di publik menjadi aktivitas sebagian besar yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Demikian dikatakan Agun dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk “Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Menangkal Radikalisme bagi Generasi Muda”, di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2021).

“Saya lebih melihat perkembangan akhir-akhir ini terhadap penanganan aksi kekerasan, teror, dan anarkis lebih banyak yang muncul di pemberitaan sifatnya represif. Ini mesti digeser ke pemberitaan kegiatan-kegiatan, termasuk juga program-program penangannya yang lebih preventif,” kata Agun.

Pemberitaan yang sering muncul kepermukaan lanjutnya, bagaimana Densus bertindak menyikapi berbagai kasus. Tapi upaya-upaya yang sifatnya preventif dalam rangka penanggulangan masalah bahaya terorisme hampir-hampir tidak diketahui.

“Hal yang saya tahu karena saya di MPR, ya bekerja keras kita melakukan Sosialisasi 4 Pilar MPR. Dan seberapa kuat MPR melakukan Sosialisasi 4 Pilar, karena MPR bukan lembaga eksekutif, kewenangannya juga sangat amat terbatas. Apalagi bicara soal anggarannya mau melayani Sosialisasi 4 Pilar dari Sabang sampai Merauke, untuk seluruh pemangku kepentingan, perguruan tinggi, kelompok masyarakat dan lain sebagainya, tidak mampu karena anggarannya kecil sekali,” ungkapnya.

Jadi lanjut Penasihat Fraksi Partai Golkar MPR RI itu, upaya preventif penanganan bahaya radikalisme ini, perlu harus digenjot dan dilakukan. Jangan hanya sekedar upaya yang sifatnya represif.

Dikatakannya, upaya -upaya penangkalan bahaya radikalisme ini, tak akan pernah bisa tuntas dan selesai karena persoalan ini akan tumbuh terus sepanjang sesuatu yang preventif tidak pernah dilakukan.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat X itu juga mengkritisi fungsi representative yang dijalankan oleh partai politik politik. “Saya orang politik dan saya silahkan dikoreksi, apakah benar atau tidaknya, saya ingin mengatakan bahwa sampai hari ini yang terjadi juga pada aspek lembaga partai politiknya dalam menjalankan fungsi representative, fungsi representative itu kan mewakili siapa? kan mewakili rakyat, publik,” ungkapnya.

Fakta yang terjadi hari ini tegasnya, justru di lingkungan partai politik itu sendiri terjadi polarisasi ideologi nasional kebangsaan. “Ini boleh jadi terjadi polarisasi ideologi nasional kita, Pancasila,” tegasnya.

Akibatnya ujar politikus Partai Golkar itu, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dan yang dikeluarkan adalah kebijakan-kebijakan yang juga tidak responsif terhadap aspirasi keinginan publik, sehingga yang ada itu selalu pro dan kontra.

“Ini terjadi polarisasi ideologi politik kita ini yang memang pada akhirnya pro dan kontra ini makin menguat. Akibatnya kebijakan-kebijakan publik yang dilahirkan pada akhirnya lebih banyak diselesaikan dalam bentuk kompromi-kompromi politik, yang lebih pada tataran pragmatisme. Saya terbuka melakukan kritik terhadap partai politik hari ini, yang terjadi adalah pragmatisme,” pungkasnya.

 

Komentar