oleh

Arsul Sani: MPR Sudah Tindaklanjuti Aspirasi GBHN

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan Rekomendasi MPR periode 2014-2019 kepada MPR periode 2019-2024, tentang perlunya kembali memasukan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ke dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditindaklanjuti.

Hal tersebut dikatakan Arsul saat membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan 51, kerja sama PWI DKI Jakarta dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/4/2021).

“Berbagai aspirasi elemen masyarakat sudah kami jemput dengan cara berdialog dengan berbagai ormas. MPR melakukan itu sebagai tindaklanjut dari Rekomendasi MPR periode sebelumnya, agar memasukan GBHN kembali ke UUD NRI 45. Tidak ada membahas agenda presiden tiga periode,” kata Arsul.

Dijelaskannya, Rekomendasi MPR itu muncul karena sejumlah elemen masyarakat dan para tokoh melihat ada indikasi antara pemerintahan dengan pemerintahan berikutnya tidak berkesinambungan. “Lebih khusus lagi, dari presiden ke presiden berikutnya, gubernur ke gubernur berikutnya hingga bupati dan wali kota berikutnya tidak berkelanjutan,” ungkap anggota Komisi III DPR itu.

Menurut Arsul, tidak berkesinambungan itu terjadi karena visi presiden, gubernur, bupati dan wali kota dibuat oleh tim sukses tanpa melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah. “Tak ada connecting point-nya,” tegas dia.

Dalam prosesnya terjadi perubahan frasa dari semula GBHN menjadi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Selain itu lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, Fraksi-Fraksi MPR terbelah. “Tujuh Fraksi MPR plus DPD ingin PPHN ada dalam UUD NRI tahun 45. Tiga Fraksi di MPR maunya PPHN cukup dibentuk lewat UU. DPD RI juga mengajukan penguatan institusinya,” ungkap Arsul.

Terhadap dua pendapat tersebut kata Arsul, masing-masing pihak punya alasan. Kalau PPHN di dalam UUD, maka diperlukan Amamdemen V. “Kalau PPHN diatur lewat UU, cukup dengan DPR bersama pemerintah membuat UU,” kata Arsul.

Dia tambahkan, di dalam Rekomendasikan MPR periode 2014-2019 itu juga diusulkan agar Komisi Yudisial menjadi lembaga peradilan etik. “Semua pejabat yang diduga melanggar etik akan diproses di Komisi Yudisial,” imbuhnya.

Komentar