oleh

Percepatan Infrastruktur, Senator Asal Sumatera Temui Menko Kemaritiman dan Investasi

Jakarta – Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta pemerintah pusat mendukung percepatan pembangunan di daerah. Alasannya, banyak infrastruktur yang masih belum tersedia.

Permintaan tersebut disampaikan Sultan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dalam pertemuan antara DPD RI willayah Sumatera di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, Rabu (7/4/21).

“Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antarwilayah provinsi mampu menjadi penghubung dalam aktifitas ekonomi,” kata Sultan.

Apabila pemerintah pusat memfasilitasi pembangunan yang berkesinambungan seperti keberlanjutan ruas tol di Sumatera, menurut Sultan pasti akan meningkatkan akses pelabuhan dan bandara.

Khusus untuk konstituennya di Provinsi Bengkulu, Sultan meminta Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi agar dapat meningkatkan fungsi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan memberikan perhatian kepada infrastruktur jalur lintas barat yang terbentang beberapa daerah di wilayah provinsi Bengkulu.

“Tol trans Sumatera lebih dekat pada jalur lintas timur ke arah Sumatera Selatan, sedangkan provinsi Bengkulu memiliki urat nadi ekonomi dan sebaran daerahnya bergantung pada akses di jalur lintas barat. Maka kami juga meminta pemerintah untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur di jalur lintas barat yang memanjang dari Lampung hingga Sumatera Barat yang lebih dekat kepada daerah pesisir,” ungkapnya.

Dikatakannya, KEK di Bengkulu juga didorong bagaimana Kawasan Ekonomi Khusus dapat segera di up grade dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan, karena perubahan status Pulau Baai telah menjadi KEK akan membawa dampak positif kepada pertumbuhan ekonomi di Bengkulu.

Senada dengan Sultan, Senator Sumatera Barat Hj. Emma Yohanna juga mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan fly over untuk menghubungkan Solok Selatan dengan Dharmasraya melalui dua ruas jalan, Abai – Sungai Dareh dan Sungai Kunyit – Sungai Rumbai.

“Masyarakat meminta agar infrasturuktur di Sumatera minta dipercepat, agar kegiatan ekonomi dapat terhubung dengan cepat,” ungkap Emma.

Menyikapi hal tersebut, LBP menyampaikan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara terintegrasi dengan melakukan studi mendalam dengan melibatkan para akademisi dari universitas sesuai dengan basis keilmuan yang dibutuhkan. Selain itu, DPD RI diharapkan dapat memberikan dukungan penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dan hutan (konsesi) yang berlebihan oleh korporasi.

“Kita akan lihat per provinsi, jadi akan dilakukan secara terintegrasi, dan harus menggunakan studi. DPD RI juga dalam melakukan sebuah proyek harus berdasarkan studi, misalnya menggunakan studi dari kampus-kampus terkemuka, UGM misalnya. Dan kami mohon dukungan dari DPD RI untuk dapat membantu menyelesaikan masalah perhutanan dan pertanahan ini karena hanya empat persen yang dikuasai oleh rakyat, seperempatnya dikuasi oleh konglomerat,” ucapnya.

Khusus terhadap berbagai aspirasi lanjut LBP, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, tentu akan melakukan langkah-langkah strategi.

“Kita akan bergerak cepat memonitor tindaklanjut dari semua aspirasi yang telah disampaikan. Saya menilai semua persoalan yang telah disampaikan sangat substantif bagi perencanaan pembangunan nasional di Sumatera. Saya sangat mendukung agar ini bisa terwujud,” ujarnya.

Terakhir LBP menyatakan siap untuk menghadiri gagasan acara yang akan dilaksanakan oleh DPD RI dengan mengundang seluruh kepala daerah se Sumatera yang kemudian acara tersebut dijadikan sebagai wadah dalam menyampaikan setiap persoalan kedaerahan.

Komentar