Kasus Vaksinasi Ilegal, Fraksi PAN: Evaluasi dan Perketat Pengawasan

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan kasus vaksinasi ilegal yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan sangat lemah tingkat pengawasan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satgas Penanganan Covid-19.

“Mestinya setiap vaksin sudah didistribusikan baik itu ke daerah maupun instansi tertentu harus ada pengawasan. Apakah mereka sudah memberikan vaksin itu kepada masyarakat secara benar atau tidak. Bukan hanya pada tahap penyerahan kepada instansi dan berhenti di situ,” kata Saleh, Minggu (23/5/2023).

Pemerintah dalam hal ini Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid-19 ujarnya, harus melakukan pengecekan langsung. Hal ini perlu diperhatikan oleh kedua instansi ini. Ada dugaan bahwa pemerintah tidak melakukan pengawasan, tapi hanya mempercayakan saja kepada daerah atau instansi yang akan melakukan vaksinasi Covid-19.

“Mestinya jangan hanya percaya saja akan dikerjakan seperti itu. Tetap harus ada pengawasannya,” tegas Ketua Fraksi PAN DPR itu.

Karenanya, anggota DPR dari daerah pemiligan Sumatera Utara II itu meminta kejadian ini harus segera dievaluasi dan diperketat pengawasannya. Pasalnya, kasus tersebut kebetulan ketahuan di Medan. Jangan sampai kejadian serupa juga ternyata terjadi di daerah lain.

“Pengawasan program vaksinasi nasional ini sangat penting diawasi sebab ketersediaan stok vaksin masih sangat terbatas. Karena itu, penerima vaksin harus target yang benar-benar diprioritaskan dan dilakukan secara benar sesuai dengan aturan yang ada,” pungkasnya.

Komentar