oleh

DTKS Sudah Divalidasi, Fraksi PAN: Kenapa Sekarang Ada Menteri Baru Sebut 21 Juta Data Salah?

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan data kemiskinan memang masih bermasalah. Bukti terbaru bahwa data tersebut bermasalah tidak tanggung-tanggung, yaitu ada 21 juta data yang salah.

“Ini tidak bisa didiamkan. Betul datanya sudah ditidurkan. Tetapi proses pendataan sehingga bisa salah seperti itu harus diperiksa. Apakah dalam pemberian bansos sebelumnya ke-21 juta data itu masih menerima? Lalu, kenapa dengan mudah dilaporkan dan ditidurkan? Siapa penanggung jawab pendataannya?,” kata Saleh, Minggu (2/5/2021).

Kalau tidak salah, lanjut Ketua Fraksi PAN DPR itu, sejak Khofifah jadi Mensos sudah ada program satu pintu data kemiskinan. Yaitu, data yang diolah oleh Kemensos. Lalu sekarang, ada yang disebut DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Apa itu DTKS? Apa ini bukan bagian dari verifikasi data yang sudah divalidasi? Kenapa kok sekarang ada menteri baru yang menyebut ada 21 juta data yang salah?,” tanya Saleh.

Ditegaskannya, problem kesalahan data ini tidak bisa begitu saja dibiarkan. Pasalnya, ada banyak konsekuensinya. Termasuk akan banyak yang mempertanyakan data yang dipakai dalam pemberian bantuan sosial yang berjalan saat ini. Katakanlah, misalnya, pemberian bantuan PKH.

Begitu juga pendataan bagi KIS atau BPJS Kesehatan dari data PBI, dan program bantuan sosial lainnya. Dipertanyakan Saleh, data mana yang dipakai? Apakah ini tidak menjadi bagian dari kesalahan data tersebut?

Menteri sosial kata Ketua DPP PAN itu, harus memaparkan uraian data secara rinci. Termasuk relevansinya dengan program lainnya. Konsekuensinya bisa juga menyangkut anggaran APBN. Kalau salah data, maka penggunaan dan pemanfaatan APBN pun pasti tidak akurat.

“Saya sudah mengikuti soal pendataan ini sejak 2017. Mestinya semakin ke sini, pendataannya semakin bagus, kok ini malah makin tidak jelas. 21 juta data itu tidak sedikit. Memverifikasinya pasti tidak mudah. Apalagi, kalau data yang dimaksud itu disortir berdasarkan by name by address,” pungkas anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara II itu.

Komentar