oleh

Kawal Janji Pemerintah Jamin Pendidikan Putra-Putri Prajurit KRI Nanggala 402

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta semua pihak untuk mengawal janji pemerintah yang menjamin pendidikan bagi putra-putri ke-53 prajurit KRI Nanggala 402 yang gugur di perairan utara Bali, April lalu.

“Ini kan kejadiannya sekarang padahal sekolahnya nanti, ini harus ada skema dan pendelegasian yang jelas. Tapi kalau ini hanya statement, saya kuatir tidak ada perbedaan dengan siswa-siswi lainnya (yang bukan korban),” kata Fikri, di Semarang, Selasa (4/5/2021).

Ia mengapresiasi janji pemerintah akan jaminan tersebut, karena memang negara mesti hadir dalam segala aspek terutama pendidikan. “Pendidikan itu hak seluruh anak bangsa, sesuai amanah Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia, apalagi mereka ini anak-anak dari para prajurit yang telah gugur dalam tugas menjaga kedaulatan bangsa,” ujarnya.

Politisi PKS ini mengatakan perlu skema untuk mengawal janji ini karena bukan hanya pemerintah pusat yang terlibat dalam urusan pendidikan, mengingat pendidikan adalah urusan yang didesentralisasikan secara kongruen. “Kewenangan pendidikan jenjang PAUD, TK, SD, SMP ada di tingkat kota/kabupaten. Kemudian SMA/SMK, serta pendidikan luar biasa atau layanan khusus ada di tingkat provinsi. Pemerintah pusat hanya urusan pendidikan tinggi saja. Nah, kalau demikian, bagaimana mengkoordinasikannya?” tutur Fikri.

Selanjutnya ia mendorong agar ada dokumen administrasi yang kuat, sah dan bisa disepakati oleh siapa pun pemerintahnya. Ia bersama Komisi X DPR juga akan menagih janji tersebut ke pemerintah.

Komentar