Ketua DPD RI Dorong Pemerintah Kerja Sama dengan Perusahaan Edukasi Soal Sampah Daur Ulang

Jakarta – Semakin bertambahnya jumlah sampah plastik di Tanah Air, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, prihatin. LaNyalla berharap pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat mengenai sampah plastik agar bisa didaur ulang.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, Indonesia masuk sebagai negara terbesar kedua penyumbang sampah plastik sedunia. Kesadaran masyarakat yang minim dan bebasnya aturan mengenai sampah membuat kualitas manajemen sampah di Indonesia sangat buruk.

“Sampah plastik itu bisa didaur ulang, hanya saja masyarakat kita belum terbiasa. Makanya aturan pembatasan penggunaan kantong plastik saja sebenarnya tidak cukup. Harus ada kebijakan yang lebih besar,” tutur LaNyalla, Selasa (22/6/2021).

Menurutnya, perlu ada aturan untuk membiasakan masyarakat lebih peduli terhadap dampak sampah plastik. LaNyalla mengingatkan, perlu ratusan tahun untuk mengurai sampah plastik yang dampaknya akan dirasakan oleh generasi mendatang.

“Makanya harus dimulai dari tingkat masyarakat terkecil yaitu rumah tangga. Kita tidak bisa mengandalkan kesadaran masyarakat karena kita sudah terbiasa abai. Pemerintah perlu membuat aturan agar masyarakat memilah sampah sejak dari rumah,” tuturnya.

Berkaca dari luar negeri, kata LaNyalla, warga diminta memilih sampah makanan, sampah yang bisa didaur ulang, sampah diaper, hingga sampai sampah perabot. Dengan demikian, sampah yang bisa didaur ulang akan lebih mudah teridentifikasi.

“Pemerintah juga perlu menyiapkan bank-bank sampah daur ulang. Memang pekerjaan rumah yang besar, tapi saya yakin dengan manajemen yang baik, kita bisa lebih baik lagi mengelola sampah yang bisa merugikan lingkungan,” sebut LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI ini mengingatkan, jutaan ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahunnya dan sangat membahayakan terhadap keberlangsungan hidup biota laut.

“Saya juga mengajak perusahaan yang memproduksi barang-barangnya dengan kemasan plastik agar bisa memikirkan persoalan ini. Sekali lagi, ini perlu didukung oleh regulasi pemerintah. Karena masalah sampah plastik ini menurut saya persoalan besar,” jelasnya.

Ditambahkan LaNyalla, harus ada kerja sama antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Menurutnya, perusahaan di banyak negara sudah mengambil inisiatif dalam memberikan cara inovatif dan kreatif untuk mendorong daur ulang di kalangan konsumen.

“Seperti di Jerman, terdapat mesin daur ulang botol di mana masyarakat bisa mengembalikan botol-botol kemasan produk yang telah habis dipakai dengan imbalan uang. Cara-cara seperti ini bisa kita contoh,” katanya.

Selain itu, LaNyalla juga mengajak masyarakat luas untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan, seperti saat belanja. Masyarakat diminta tidak lagi menggunakan plastik tapi menggunakan kantong khusus atau goodie bag yang bisa dipakai berulang kali dan ramah lingkungan.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, timbunan sampah tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton, di mana 15% di antaranya terdiri dari sampah plastik. Dari jumlah ini, 88,17% sampah plastik masih diangkut ke TPA atau bahkan berserakan di lingkungan.

Komentar