oleh

PPKM Skala Mikro Tak Efektif, Netty Minta Pemerintah Segera Ambil Opsi PSBB

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Karena itu, Netty mendesak pemerintah segera memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 di zona-zona merah.

“PPKM skala mikro terbukti tak mampu menahan lonjakan kasus Covid-19. Pemerintah harus segera berlakukan PSBB, bahkan lockdown,” kata Netty, dalam rilisnya, Rabu (23/6/2021).

Dijelaskannya, PSBB diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan aturan lebih lanjut tentang PSBB melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Menurutnya, pandemi akan efektif dikendalikan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, tegas dan melibatkan partisipasi luas masyarakat.

“Masyarakat harus dipaksa agar disiplin prokes melalui aturan yang ketat dan tegas. Tanpa aturan yang tegas dan setengah hati, masyarakat yang sudah jenuh dengan keadaan pandemi akan abai dan tidak peduli. Opsi pemberlakukan PSBB seperti di awal pandemi harus diambil. PSBB ketat yang diterapkan di Jakarta dulu, terbukti mampu menurunkan angka kasus secara signifikan,” ungkapnya.

Diketahui, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah menembus angka lebih dari 2 juta, tepatnya 2.004.445 pada Senin (21/6/2021). Dalam kurun waktu 24 jam, pemerintah melaporkan penambahan 14.536 kasus baru.

“Jika tak segera diambil kebijakan yang lebih ketat, maka kasus Covid-19 di Tanah Air akan semakin buruk. Jangan sampai kita mengalami seperti India dan Malaysia yang kewalahan mengendalikan pandemi. Laksanakan strategi tarik rem dengan pemberlakuan PSBB minimal dalam masa 14 hari,” sarannya.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII itu menambahkan, saat ini banyak anak-anak sebagai kelompok rentan yang sudah terpapar Covid-19.

Berdasarkan data, Jakarta mencatatkan penambahan kasus harian sebanyak 5.582 kasus, 879 diantaranya adalah anak-anak. “Aturan yang ketat dan tegas dalam penerapan prokes harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan faskes yang memadai, termasuk untuk anak-anak yang membutuhkan penanganan lebih spesifik,” tegasnya.

Netty mengingatkan agar pemerintah tidak lamban bertindak guna mengantisipasi antrian bahkan penumpukan pasien di IGD karena ruang perawatan penuh. “Segera tambah fasilitas perawatan semisal Wisma Atlet, bahkan siapkan skenario Rumah Sakit Lapangan untuk antisipasi lonjakan pasien,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan para orangtua agar disiplin prokes dan bertanggung jawab memberi perlindungan kepada anak-anaknya.

“Pastikan anak-anak mendapat asupan memadai, istirahat cukup, dan tetap tinggal di rumah. Jangan malah orang tua yang membawa anak-anak ke mall atau tempat wisata dengan alasan mengatasi kejenuhan. Anak-anak adalah generasi masa depan bangsa yang harus dijaga kesehatannya,” pungkasnya.

 

Komentar