Liputan.co.id, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani meminta agar para pejabat tinggi pemerintahan memperbaiki gaya maupun konten komunikasi publiknya, di tengah pandemi Covid-19 yang masih tinggi ini.
Demikian dikatakan Arsul, menyikapi ramainya komentar publik baik di media sosial maupun dalam percakapan di grup-grup terbatas seperti WhatsApp Group (WAG) yang mempertanyakan, mengkritisi dan bahkan mencela apa yang mereka tangkap sebagai ketidakkonsistenan komunikasi publik tersebut.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menunjuk apa yang ada di media terkait statement Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal Covid terkendali dan kemudian disusul statement Varian Delta Covid-19 tidak terkendali.
“Juga soal statement bahwa Pemerintah tidak menduga Covid-19 akan naik begitu cepat, tapi belakangan ada statement bahwa Pemerintah sudah duga bahwa Covid-19 akan naik,” kata Arsul, Minggu, (18/7/2021).
Selain itu, anggota Komisi III DPR itu juga menyebut statement Menko PMK Muhadjir Effendi yang ramai di ruang publik tentang darurat militer karena pandemi Covid-19 ini, yang kemudian dikoreksi oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
“Soal komunikasi publik jajaran Pemerintahan, terutama konsistensi dan ketepatan kontennya, harus diperbaiki agar wibawa Pemerintah terjaga. Bahwa pemerintah terus dan sedang bekerja mengatasi pandemi Covid-19 ini meski harapan masyarakat agar Covid-19 ini menurun belum terpenuhi,” ujarnya.
Menurut Arsul, di satu sisi ikhtiar Pemerintah juga tidak boleh dikecilkan, namun di sisi lain jajaran Pemerintahan juga jangan membuka ruang yang mengurangi apresiasi publik terhadap ikhtiar tersebut dengan konten dan gaya komunikasi publik yang tidak konsisten dan tidak pas.
Wakil Ketua Umum DPP PPP itu mengungkap bahwa beberapa bulan lalu dirinya juga sudah menyuarakan perlunya jajaran Pemerintahan tertentu memperbaiki komunikasi publiknya. Ia melihat sempat membaik.
Namun ketika kurva keterpaparan Covid-19 ini naik tajam. Ia melihat problem gaya dan konten komunikasi publik jajaran Pemerintahan ini muncul kembali. Ia mengakui bahwa ini bisa jadi muncul karena karakter asli pejabat tertentu yang sulit berubah. “Tapi, kalau urusan komunikasi publik ini tidak mau berubah, ya jangan berharap wibawa Pemerintah akan tetap baik,” pungkasnya.[liputan.co.id]
Komentar