Liputan.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah meminta pemerintah memperbaiki data kependudukan. Pasalnya, sejak digitalisasi data penduduk dirusak, sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadinya Pemilu curang dan korupsi.
“Sampai sekarang kita nggak punya data penduduk dan pemilih yang kredibel. Anehnya, para pejabat yang menduduki posisi di pemerintahan masih meributkan dan berantem soal data, tanpa mau membenahi data yang tidak singkron,” kata Fahri, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (27/7/2021).
Nanti, lanjutnya, kalau menjelang Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat masih akan bertengkar dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal data daftar pemilih tetap (DPt) versus data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) seperti pemilu 2019.
“Itu artinya akan ada yang curang. Semoga tidak terulang,” Fahri berharap.
Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu mengingatkan, agar pemerintah dan lembaga terkait benarbenar membenahi data kependudukan, supaya tudingan Pemilu curang tidak terjadi lagi.
Menurutnya, kesemrautan data, bukan hanya bermasalah di setiap Pemilu, tetapi juga pada saat pandemi Covid-19.
“Media asing mengungkap, badai Covid-19 ini terjadi karena sejak awal kredibilitas datanya memang rendah. Ini semua berakar pada tak adanya data penduduk digital,” ungkap dia.
Ditegaskan Fahri, dalam mengurus negara ada aturannya, yakni ada sistematika, tata negara, tata cara dan tatanannya.
“Kalau pencet tombolnya benar, hasilnya juga keluar. Jangan menyerah. Ayo bersatu, bersama hadapi tantangan,” pinta politisi asal Nusa Tengggara Barat (NTB) itu.
Seperti diketahui, dalam menyusun DPT, KPU berpatokan pada dua data. Data pertama adalah data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4). Data kedua, DPt Pemilu terakhir yang dimiliki KPU.
DP4 bersumber dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri berupa daftar penduduk yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih di Pemilu.[liputan.co.id]
Komentar