oleh

Lima Hari Ke Depan Krusial, Ketua DPR: PPKM Darurat Jangan Kendor!

Liputan.co.id, Jakarta – Keputusan perpanjangan PPKM Darurat oleh Presiden Jokowi hingga 25 Juli 2021 nanti, harus direspon serius oleh semua pihak. Mulai dari pemerintah daerah, penegak aturan di lapangan, hingga masyarakat luas yang terkena dampak kebijakan.

“Lima hari ke depan adalah masa-masa krusial yang menentukan, apakah Indonesia bisa cepat keluar dari Gelombang Kedua COVID 19 atau tidak,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, di Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Oleh karenanya, lanjut Puan, penegakan PPKM Darurat lima hari ke depan justru harus semakin ketat.

“Ibarat ujian sekolah, lima hari ke depan adalah ujian penting yang harus kita sikapi dengan disiplin belajar yang ketat, supaya mendapat hasil baik setelahnya. Bukan malah kendur,” ujarnya.

Puan menjelaskan, rencana pelonggaran pembatasan sosial pada 26 Juli 2021 jika tren penularan menurun, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, jangan dijadikan alasan aparat pemerintah untuk melonggarkan penegakan aturan PPKM Darurat di lapangan.

“Begitu juga masyarakat, jangan dijadikan alasan untuk megendorkan protokol kesehatan. Jika itu yang terjadi, kondisi penularan pasti akan sangat mengerikan, dan PPKM Darurat selama ini diberlakukan akan berujung sia-sia,” kata Puan.

Mantan Menko PMK ini mengatakan, lima hari krusial ke depan ini juga harus disikapi pemerintah dengan menyajikan data kasus penularan yang riil dengan memperbanyak jumlah testing dan tracing di lapangan. Sebab, seperti disampaikan Presiden rencana perlonggaran 26 Juli 2021 akan sangat bergantung pada turunnya angka penularan.

“Kita tentu tidak mau karena data yang salah, kebijakan pelonggaran justru akan semakin memperparah keadaan,” tegas Puan.

Selain itu, Puan juga mendorong pencairan bantuan pemerintah agar cepat ke tangan masyarakat. “Kalau bantuan sudah di tangan, masyarakat akan cenderung membatasi mobilitasnya keluar rumah,” ujarnya.[liputan.co.id]

Komentar