Liputan.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat masih dibutuhkan untuk menekan laju kasus Covid-19.
Dalam penerapan PPKM Darurat itu kata Sahroni, pemerintah harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terdampak dengan kebijakan tersebut.
“Saya melihatnya memang PPKM Darurat penting untuk menahan laju penularan Covid-19, karena memang kasusnya hingga saat ini masih meningkat,” kata Sahroni, dalam rilisnya, Jumat (16/7/2021), menyikapi rencana pemerintah memperpanjang masa PPKM Darurat hingga 6 pekan.
Pemerintah lanjutnya, harus betul-betul memastikan kebutuhan ekonomi warga terpenuhi, terutama yang bekerja di sektor informal dan tidak bisa makan kalau tidak keluar rumah.
Dikatakannya, pemenuhan kebutuhan ekonomi perlu benar-benar jadi perhatian pemerintah khususnya dalam penyaluran bantuan di daerah.
“Kita lihat akhir-akhir ini banyak pemberitaan penjual kaki lima maupun UMKM, mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya. Efek seperti ini yang harus diantisipasi pemerintah karena kalau kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat juga akan makin terpuruk,” tegasnya.
Dia juga meminta agar pemerintah tidak memunculkan aturan yang membingungkan, karena sangat berpotensi munculnya gesekan di masyarakat. Sahroni mencontohkan aturan tersebut seperti perkantoran buka, atau tentang rumah ibadah tadinya tidak boleh dan sekarang jadi boleh.
“Menurut saya perlu diantisipasi sosialisasinya bagaimana agar masyarakat tidak bingung dan ujung-ujungnya menyebabkan gesekan di lapangan,” imbuh Sahroni.[liputan.co.id]
Komentar