Liputan.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tb Ace Hasan Syadzily menyayangkan tindakan oknum memotong bantuan sosial (Bansos) untuk warga terdampak kebijakan PPKM Darurat. Ia mendesak pihak yang berwenang segera mengusut tuntas permasalahan tersebut.
“Kami sangat menyesalkan pemotongan Bansos yang seharusnya diterima utuh. Harus diusut tuntas pelaku pemotongan Bansos tunai. Apalagi kalau dana Bansos dipotong oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos,” kata Ace, dalam rilisnya, Jumat (30/7/2021).
Dalam menyalurkan Bansos lanjut Ace, sebaiknya langsung disalurkan dan diterima warga. Jika proses penerima bantuan sosial dikumpulkan melalui kantor desa atau dikolektifkan oleh aparat di tingkat bawah, potensi ‘pemotongannya’ sangatlah rawan.
“Saya masih menemukan praktek penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dikumpulkan di kantor desa atau kelurahan, tidak diantar langsung ke rumah warga. Perlu sosialisasi kepada warga penerima Bansos bahwa uang tersebut merupakan hak mereka. Tidak ada potong memotong oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun,” tegas Ace.
Ia menemukan kasus pemotongan oleh para oknum aparat yang mengaku dapat memasukkan data masyarakat sebagai penerima Bansos. Kalau tidak diberi, oknum itu mengancam penerima bantuan tidak akan mendapatkan Bansos lagi. Praktek seperti ini banyak terjadi dalam penyelenggaraan Bansos.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, tindakan memotong Bansos atas dasar pemerataan juga tidak boleh dilakukan oleh RT/RW atau kepala desa. Letak persoalannya adalah pada akurasi data penerima bantuan. Jika memang Bansos diberikan kepada pihak yang membutuhkan, tentu tak perlu dipotong untuk kepentingan yang lain.
Ace menerangkan, salah satu modus praktek penyelewengan Bansos ini adalah ketidaksesuaian harga dalam Bantuan Pangan Non Tunai. Pihaknya mengaku sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kementerian Sosial soal perlunya pengawasan bagi penyaluran Bansos itu.
“Sebetulnya, Kementerian Sosial sudah bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk memastikan bantuan itu tidak disunat. Hal yang penting menurut saya adalah mendorong keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial itu,” pungkas Ace.[liputan.co.id]
Komentar