Liputan.co.id, Jakarta – Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma (Persero) Ganti Winarno Putro mengumumkan keputusan penundaan sementara pelaksanaan vaksinasi individu atau vaksinasi berbayar, yang semula akan mulai dilaksanakan pada, Senin (12/7/2021).
Wakil Ketua DPR RI Sultan Bachtiar Najamudin menyikapi keputusan penundaan tersebut. Menurutnya, jangan ditunda, tapi sebaiknya dibatalkan. “Tidak boleh menggunakan kata Kimia Farma menunda penjualan vaksin ke masyarakat, harusnya dibatalkan, sebab pemerintah tidak boleh mencari keuntungan dari rakyatnya terlebih di masa pandemi Covid-19 ini. Justru seharusnya sekarang pemerintah memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada rakyatnya,” ujar Sultan.
Senator asal Bengkulu itu mengingatkan, jika ada vaksinasi berbayar dari negara kepada rakyatnya pasti akan melukai rasa keadilan serta berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial.
“Fungsi negara itu melindungi seluruh rakyatnya. Dalam kondisi bencana pandemi Covid-19, tidak boleh pembedaan perlakuan terhadap orang yang mampu ataupun tidak mampu. Semua harus mendapatkan rasa keadilan,” tegasnya.
Menurutnya, yang harus dievaluasi adalah strategi dan target vaksinasi yang dicanangkan pemerintah sekitar 1 juta per hari.
“Kekebalan komunal melalui vaksin secara masif adalah langkah pemerintah dalam melawan pandemi Covid-19. Hanya saja mesti dievaluasi khusus, apakah strateginya sudah tepat dan sesuai capaian terhadap target satu juta per hari,” tegas Sultan.
Selain itu, Sultan juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi strategi vaksinasi yang dinilai kurang tepat sasaran dan tidak berorientasi kepada ketahanan kinerja ekonomi nasional.
Menurut Sultan, tingginya kasus positif di tengah gencarnya kegiatan vaksinasi di masyarakat yang bahkan ditargetkan hingga satu juta vaksin per hari justru tidak memberikan dampak yang berarti terhadap penurunan kasus positif harian. Artinya proses vaksinasi yang dilakukan selama inibelum efektif memotong mata rantai polarisasi penyebaran virus Corona.
“Ini karena pemerintah juga mempertimbangkan geliat aktivitas ekonomi nasional agar terus berputar. Namun kita lupa bahwa yang menggerakkan roda ekonomi nasional adalah 140 juta tenaga kerja Indonesia yang saat ini masih aktif berjuang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya di tengah ancaman pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Menurut mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu, selain tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dalam sudut pandang lainnya seharusnya kelompok tenaga Kerja adalah objek vaksinasi prioritas yang utama jika kita ingin menekan angka kasus positif harian sekaligus menyelamatkan ekonomi nasional.
“Jadi, kalau alasan pemerintah menerapkan vaksin berbayar untuk mempercepat proses pemerataan vaksinasi bagi masyarakat itu tidak tepat,” tegasnya.
Dan pada kesempatan ini, Sultan juga meminta pemerintah tetap fokus membangun alternatif Rumah Sakit Darurat dengan dukungan fasilitas penanganan yang optimal bagi pasien penderita Covid-19.
“Penambahan dan peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat adalah prioritas kebutuhan yang mesti disiapkan pada saat ini. Sebab kita harus menyiapkan diri dalam skema terburuk sekalipun untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.[liputan.co.id]
Komentar