Liputan.co.id, Jakarta- Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA, mengapresiasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) karena mendengarkan aspirasi publik dan meminta maaf serta mengganti Tema Lomba Hari Santri setelah menimbulkan kontroversi di Masyarakat.
BPIP mengubah tema yang semula “Hormat Bendera Menurut Hukum Islam” dan “Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam”, menjadi “Pandangan Agama dalam Menguatkan Wawasan Kebangsaan dan Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh”.
Meski mengapresiasi perubahan tema tersebut, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, juga mengkritisi pernyataan BPIP pada Senin (16/8/2021) yang merasa senang atas kegaduhan yang tercipta dengan alasan meningkatkan perhatian kepada BPIP.
HNW panggilan beken Hidayat Nur Wahid mengingatkan BPIP untuk introspeksi dan mendesak agar tidak lagi mengulangi kontroversi dengan membentur-benturkan Agama dengan Pancasila, karena BPIP tidak dihadirkan untuk membuat kegaduhan dan kontroversi.
“Harusnya BPIP jadi teladan dalam melaksanakan dan menjaga pengamalan Pancasila. BPIP mestinya berada di garda terdepan dalam mengoreksi perilaku atau kebijaksanaan yang tak sesuai dengan Pancasila seperti saat ada ketidakadilan hukum dan ketidakadilan sosial, merebaknya buzzer dan separatis yang memecah NKRI. Atau korupsi yang di era pandemi malah menggila. Atau hilangnya frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 dan sebagainya,” kata HNW, dalam rilisnya, Senin (16/8/2021).
Ke depan lanjutnya, kegiatan BPIP harus benar-benar sesuai Pancasila, yang menyatukan dan mencerahkan, jangan malah menimbulkan kontroversi baru sekalipun kemudian dikoreksi, karena bukan untuk itu BPIP dihadirkan.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menjelaskan, dirinya dan PKS bersama Tokoh-Tokoh dari MUI, Muhammadiyah dan sebagainya tegas mengkritisi lomba BPIP untuk menyambut hari Santri dengan tema soal hormat bendera dan lagu kebangsaan yang dikaitkan dengan hukum Islam.
Misalnya pada pers rilis hari Sabtu (14/8/2021), HNW tegas mengkritisi dan mendesak BPIP untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik dan segera mengganti tema lomba dengan yang lebih produktif dan edukatif. Sikap tegas tersebut dinilai positif oleh publik di antaranya dari tokoh GP Ansor Jombang Cak Kholiq, yang menyebutkan bahwa penolakan PKS atas tema perlombaan yang diumumkan BPIP tidak saja membela umat Islam, tapi juga membela kebenaran dan fakta sejarah demi keutuhan NKRI.
HNW mengingatkan, BPIP sejatinya memiliki tugas strategis. Antara lain, merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 tentang BPIP.
Oleh karena itu, BPIP tidak seharusnya mengerjakan hal-hal yang kontroversial. Apalagi sampai dinilai sebagai Islamophobia dan tidak Pancasilais karena berpotensi membelah dan mengadudomba Anak Bangsa dan laku tidak adil kepada sebagian komunitas Bangsa.
Seperti Santri yang dikaitkan dengan soal Bendera dan Lagu Kebangsaan yang sudah diterima oleh masyarakat umum sebagaimana dipraktikkan di kalangan Santri, baik di NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya. Apalagi sekarang kelembagaan BPIP oleh Pemerintah diprogramkan untuk dikuatkan dengan RUU BPIP yang saat ini sudah masuk Prolegnas Prioritas 2021 di DPR-RI.
“BPIP harusnya membuktikan kepada masyarakat bahwa kelembagaan mereka layak naik tingkat dari Perpres menjadi UU. Misalnya dengan membuat kegiatan-kegiatan yang positif dan dirasakan bermanfaat untuk Bangsa dan Negara dengan menjadi teladan yang benar dalam melaksanakan semua sila dari Pancasila,” sarannya.
Selain itu ujar HNW, BPIP bisa melakukan kajian dan program yang konstruktif dan strategis beserta rekomendasi di tingkat Kementerian/Lembaga soal pengamalan Pancasila di tengah berbagai permasalahan besar bangsa seperti dekadensi moral, Korupsi, ketidakadilan hukum dan sosial, ancaman perpecahan bangsa, separatisme dan komunisme.
“Program yang juga tidak kalah penting antara lain menguatkan gotong royong bangsa untuk berkontribusi mengatasi pandemi Covid-19. Jangan malah terus timbulkan kontroversi atau program yang kontraproduktif yang tak sesuai dengan Pancasila serta alasan awal keberadaan BPIP, yang akhirnya membuat banyak kalangan masyarakat justru mendesak agar BPIP dibubarkan saja,” pungkasnya.[liputan.co.id]
Komentar