Liputan.co.id, Jakarta – Anggota Komite III DPD RI Hasan Basri mengatakan anggaran yang disiapkan pemerintah untuk sektor olahraga masih minim. Bahkan menurutnya, sangat sedikit dibanding dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia.
Hal tersebut dikatakan Hasan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI dengan Ketua Tim Ahli RUU Keolahragaan DPD RI, Djoko Pekik Irianto, membahas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, secara virtual dari Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (31/8/2021).
“Vietnam menganggarkan 3 persen untuk bidang olahraga dari APBN dan APBD mereka. Malaysia hingga 4,9 persen. Tiongkok, hingga 5 persen,” ujar Hasan.
Wakil Ketua PURT DPD itu menjelaskan, selama ini anggaran keolahragaan memang kurang. “Kita berharap anggaran untuk olahraga bisa meningkat dan mengikat. Artinya, meningkat itu jumlahnya dari persentase di APBN karena sekarang ini kalau kita hitung normal, APBN untuk olahraga itu baru di angka 0,065 persen,” ungkapnya.
Senator dari Kalimantan Utara mengatakan, untuk menunjang prestasi olahraga di tingkat internasional dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Misalnya saja pada 2011, saat Indonesia menjadi juara umum di SEA Games, dana untuk atlet per tahun mencapai Rp2 miliar. Bila dipersiapkan untuk ajang elite seperti Olimpiade, jumlah itu akan lebih tinggi lagi.
Karena itu, Hasan mengusulkan adanya angka pasti di APBN dan APBD untuk anggaran keolahragaan nasional minimal 2 persen. Merujuk ke APBN 2021 yang berjumlah Rp2.500 triliun, maka Kemenpora kata Hasan, akan mendapatkan setidaknya Rp53 triliun.
“Jumlah itu tentu berkali-kali lipat besarnya dengan angka yang selama ini masuk ke Kemenpora untuk anggaran keolahragaan,” ungkap Hasan Basri.
Bila 2 persen itu memang masih berat bagi pemerintah, Hasan mengajukan alternatif yakni melalui Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan.
Namun Hasan memahami saat ini tidak mungkin dilakukan karena terbelenggu aturan regulasi CSR yang hanya membolehkan penggunaan anggaran untuk bina lingkungan dan belum untuk olahraga.
“Kalau 2 persen itu sulit terpenuhi, tentu bargaining-nya kita perbaiki UU CSR tersebut. Anggaran itu bukan satu-satunya masalah, juga merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang prestasi olahraga nasional,” ujarnya.
“Salah satu kunci agar hal tersebut dapat terwujud adalah dengan political will yang kuat dari pemerintah,” imbuhnya.[liputan.co.id]
Komentar