Liputan.co.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Sidang Paripurna Ke-13 Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, Jumat (13/8/2021), membahas hasil penyerapan anggota DPD RI selama berada di daerah pemilihannya.
Pembuka Paripurna, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan, Pimpinan DPD RI menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Anggota DPD RI dari Kalimantan Timur Muhammad Idris S pada tanggal 18 Juli 2021 dan Anggota DPD RI dari Riau Rosti Uli Purba pada 28 Juli 2021.
“Semoga almarhum dan almarhummah diterima di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan,” ujar Mahyudin.
Dalam agenda penyampaian laporan hasil penyerapan aspirasi, Senator dari Papua, Octopianus P. Tebai menyampaikan salah satu aspirasi terkait dampak pandemi Covid-19 di Papua. Menurutnya, pandemi menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua.
“Masyakat mengharapkan pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pelaku usaha yang terdampak pandemi, baik melalui subsidi ataupun penanggulangan masalah pengangguran,” ucapnya.
Sedangkan Senator dari Sulawesi Selatan, Lily Amelia Salurapa menilai PPKM merugikan sektor perekonomian. Ia berharap agar penanganan pandemi Covid-19 dapat segera diselesaikan secara efektif, sehingga dampak dari pandemi Covid-19 tidak akan semakin luas. Ia khawatir jika PPKM akan terus diperpanjang, akan banyak sektor usaha yang semakin terdampak.
“Oleh karena itu, kami mengharapkan ada sinergi dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 agar segera berakhir,” ujarnya.
Senada, Senator dari Sulawesi Tenggara Amirul Tamim mengatakan pemberlakuan PPKM membuka mata semua bahwa Indonesia tidak memiliki kemandirian baik fasilitas kesehatan dan tenaga medis, termasuk di provinsinya. Oleh sebab itu anggota DPD RI dari Sultra itu mendukung pernyataan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bahwa melalui pandemi Covid-19, pemerintah dapat mewujudkan kemandirian kesehatan nasional dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan kesehatan, maupun peningkatan dan penambahan tenaga medis.
“Dalam kondisi penanganan bantuan sosial di tengah pandemi, kita tengah masuk tahun kedua, di mana kemiskinan semakin bertambah. Kita mengapresiasi atas bantuan sosial, tetapi masih ada permasalahan dalam penyaluran dan data, sehingga diperlukan perbaikan menyeluruh,” jelasnya.
Setelah setiap anggota DPD RI menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi daerah, Mahyudin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kinerja seluruh anggota DPD RI dalam memperjuangkan apsirasi masyarakat dan mengabdi untuk daerah.
“Kami berharap seluruh aspirasi yang telah diterima dapat dihimpun dan di klaster oleh Sekretariat Jenderal untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai bidang tugas Komite dan skala prioritas di masing-masing Komite,” ucap Mahyudin.
Sebagai informasi, dalam Sidang Paripurna tersebut, DPD RI juga mengesahkan hasil rekomendasi 16 calon anggota BPK RI yang akan diserahkan kepada DPR RI sebagai pertimbangan dari DPD RI untuk memilih 1 orang untuk menggantikan anggota BPK RI yang akan berakhir masa jabatannya di bulan Oktober 2021.[liputan.co.id]
Komentar