JAKARTA – Pemerintah kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah Jawa dan Bali hingga 30 Agustus 2021.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memastikan perpanjangan PPKM berhasil menekan laju penyebaran pandemi dan meminta PPKM didukung refocusing anggaran yang tepat sasaran, bukan sekedar asal geser slot.
“PPKM akan berhasil jika pemerintah memastikan adanya dukungan anggaran yang tepat sasaran. Refocusing yang dilakukan harus efektif menanggulangi pandemi dengan berorientasi pada keselamatan rakyat, bukan sekedar geser slot,” katanya dalam keterangan media, Selasa, 24 Agustus 2021.
“Rakyat membutuhkan dukungan bahan pokok untuk bertahan hidup. Infrastruktur kesehatan juga harus diperkuat guna mengantisipasi keadaan tak terduga.
Sementara sistem pendukung lain seperti penanganan jenazah, pasien isoman, insentif petugas dan pengolahan limbah juga harus jadi prioritas,”tambahnya.
Menurut anggota Badan Anggaran DPR RI ini, pemerintah jangan bingung menentukan mana yang prioritas dan mana yang tidak.
“PPKM akan efektif dan kasus Covid-19 akan turun jika anggaran penanganannya efektif, tepat sasaran dan tidak ada moral hazard dengan motif kepentingan ekonomi dan politik kelompok atau golongan,” katanya.
Oleh sebab itu, lanjut Netty, kelompok kepentingan, termasuk Kementerian dan lembaga harus legowo mendukung refocusing anggaran yang bobotnya lebih pada penanganan pandemi.
“Ini saatnya negara menunjukkan soliditas manajemen nasional yang tidak lagi ego sektoral. Kurangi juga kegiatan tidak esensial seperti kunjungan, rapat koordinasi di luar kantor, acara seremonial dan lain-lain. Optimalkan teknologi internet untuk koordinasi secara virtual,” saran Netty.
Selain itu, Netty meminta pemerintah agar memberikan perhatian maksimal pada daerah-daerah yang sudah berada di PPKM level 2 agar kondisinya makin membaik dan bisa jadi contoh bagi daerah lain.
“Pastikan daerah-daerah yang sudah berada di PPKM level 2 menjaga stabilitas kondisinya dengan prokes ketat dan memperhatikan core indikator penanganan Covid-19. Jangan sampai longgar prokes dan terlena, sehingga alih-alih membaik malah kasus naik lagi,” ujarnya.
Menurut Netty “Pemerintah harus mengawal daerah yang telah turun level tersebut dengan roadmap yang jelas dan rinci agar penurunannya makin baik. Bahkan bisa jadi model atau pilot project penanganan pandemi dan PPKM. Kalau statusnya turun naik, sama saja jalan di tempat,” tutupnya. (***)
Komentar