JAKARTA – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mengajukan pagu anggaran untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp97.473.783.
Besaran usulan itu disampaikan Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, 21 September 2021. Rapat secara khusus mengagendakan Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2022 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran.
Dalam keterangan tertulisnya, Rabu 22 September 2021, disampaikan jika besaran usulan anggaran yang diajukan BPKS diperuntukkan untuk dua program. Dua program itu adalah Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp55.792.013 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp41.681.770.
“Pengembangan Kawasan Sabang, khususnya di Kawasan Pulo Aceh, dapat dilaksanakan dengan baik perlu adanya dukungan infrastruktur yang baik,” kata Iskandar.
Diungkapkan, rincian program strategis dan prioritas BPKS tahun 2022 mencakup pembangunan ruas jalan Lamteng-Deudap, peningkatan ruas jalan Gugop – Ulee Paya dan pemeliharaan ruas jalan Gugop – Lhuen Balee.
“Pengadaan meubiler Gedung Serba Guna Pulo Aceh, pemantauan lingkungan hidup Amdal Pembangunan jalan dan jembatan penghubung Aroih Lampuyang,” jelas Iskandar.
Berikutnya Program Pembangunan Jalan dan Pilot Boat (multi purpose) serta Rencana Induk SPBE di Kota Sabang. Adapun rinciannya meliputi pembangunan kantor Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Balohan, pembangunan ruas jalan Wisata Lhokweng dan pemeliharaan Gedung Pelabuhan Balohan.
“BPKS merencanakan Rencana Induk Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi BPKS, dokumen pengadaan tanah dan LARAP untuk pembebasan tanah pembangunan jalan dan jembatan Aroih Lampuyang dan pengadaan Pilot Boat,” tutur Iskandar.
BPKS juga menyatakan perlunya penanganan kondisi ruas jalan di Kawasan Pulau Aceh. Sebab kondisinya banyak yang rusak karena kondisi alam yang ekstrim dan butuh penanganan segera.
Padahal, ruas-ruas jalan tersebut merupakan sarana konektivitas sentra perekonomian masyarakat di Pulo Aceh. Selain itu sebagai penghubung pusat-pusat pariwisata yang akan dikembangkan BPKS yang nantinya akan secara tidak langsung meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.
“Untuk menambah pendapatan BPKS (PNBP), perlu dilakukan beberapa usaha untuk mendukung hal tersebut. Salah satunya adalah peningkatan pelayanan Pelabuhan Teluk Sabang dengan memobilisasi Tugboat (kapal tunda/tandu) sebelum digunakan untuk operasional layanan pelabuhan,” kata Iskandar.
Atas kondisi tersebut, BPKS membutuhkan tambahan anggaran di tahun 2022 sebesar Rp 20 miliar yang akan dipergunakan untuk melakukan pemelihgaaan ruas jalan di Pulo Aceh dan memobilisasi Tugboat yang sudah diserahkan ke BPKS dari pihak LMAN.
Komisi VI DPR RI sendiri diketahui menyetujui penyesuaian Alokasi Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp77.473.000.
Besaran penyesuaian anggaran itu turun sebesar Rp20 miliar dari yang diusulkan BPKS sebesar Rp97 miliar. Komisi VI akan menyampaikan persetujuan Alokasi Anggaran Tahun 2022 ini kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. (***)
Komentar